PALANGKA RAYA, KALTENGPOS.CO – Belum lama ini, Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Kalteng peroleh penghargaan wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Tetapi, memang ada beberapa catatan khusus salah
satunya temuan.
Maka, untuk menghindari
temuan-temuan ke depan, Pemprov Kalteng melakukan beberapa langkah,
salahsatunya membuka klinik anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Gubernur Kalteng H Sugianto
Sabran melalui Sekda Kalteng Fahrizal Fitri mengatakan, dalam rangka
menghindari temuan-temuan ke depan pihaknya terus berupaya melakukan
pengawasan. Salah satu langkah pengawasan yakni dengan meningkatkan kinerja
aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) secara terus-menerus secara
berkelanjutan.
“Hal ini dilakukan karena
perlunya pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan keuangan daerah
yang dilakukan oleh perangkat daerah (PD),” katanya pada penyampaian
jawaban Gubernur Kalteng atas pemandangan fraksi DPRD Kalteng, Senin (6/7).
Selanjutnya, pembinaan,
pengawasan dan evaluasi juga dilakukan dalam bentuk pemeriksaan review evaluasi
dari sejak perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Termasuk, lanjut dia,
Pemprov Kalteng juga membuka klinik APBD, yang tujuannya sebagai wadah
konsultasi para pihak terutama PD di lingkup Pemprov Kalteng dalam pelaksanaan
setiap kegiatan yang telah direncanakan.
“Harapannya, dengan
langkah-langkah demikian maka dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
semakin baik ke depannya,” pungkasnya.