PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menunjukkan kemajuan signifikan dalam penanggulangan stunting. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, dr. Suyuti Syamsul, mengungkapkan bahwa angka stunting di provinsi ini berhasil turun tajam, dari 43 persen pada 2013 menjadi 21,5 persen pada 2023.
Menurut dr. Suyuti, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, yang berimbas pada rendahnya tinggi badan anak dibandingkan dengan usianya. Penyebab utama stunting antara lain adalah kekurangan gizi pada ibu hamil, pola asuh yang tidak tepat, serta pemberian makanan yang kurang sesuai dengan kebutuhan gizi anak.
“Faktor risiko stunting termasuk rendahnya akses ibu hamil terhadap gizi berkualitas, kurangnya interaksi dengan tenaga kesehatan, serta keterlambatan pemberian ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI (MP-ASI),” ujarnya dalam pertemuan Kamis (2/1).
Lebih lanjut, dr. Suyuti menekankan pentingnya pemberian MP-ASI yang tepat sesuai dengan usia anak, baik dari segi jumlah, variasi, tekstur, maupun kebersihannya. Anak yang tidak memperoleh gizi optimal pada masa pertumbuhan kritis berisiko mengalami stunting yang dapat menghambat perkembangan fisik dan kognitifnya.
Meski stunting telah lama menjadi isu besar, istilah ini baru dipahami luas pada 2013. Sejak saat itu, pemerintah aktif mengimplementasikan berbagai intervensi untuk mengatasi masalah ini, termasuk di Kalimantan Tengah.
“Penurunan angka stunting dari 43 persen menjadi 21,5 persen adalah hasil kolaborasi semua pihak. Namun, kita harus terus berupaya agar angka ini semakin menurun,” kata dr. Suyuti.
Upaya yang dilakukan termasuk memberikan edukasi gizi kepada ibu hamil, memperbaiki layanan kesehatan, dan memberikan makanan bergizi tambahan bagi anak-anak yang berisiko stunting. Pemerintah juga menggiatkan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pola asuh yang lebih baik.
“Kami berharap angka stunting di Kalteng dapat ditekan lebih lanjut, dengan target nasional di bawah 14 persen. Ini adalah tugas bersama, yang melibatkan peran aktif masyarakat,” tegasnya. (zia/ans/kpg)