PALANGKA RAYA-Kalteng masih memiliki permasalahan berkenaan tata
batas wilayah. Baik antar kabupaten hingga tata batas antar provinsi. Sekda
Kalteng Fahrizal Fitri menyebutkan, untuk menyelesaikan hal ini, masyarakat
harus turut serta mendukung agar permasalahan antar kabupaten bahkan provinsi
menjadi clear berkenaan dengan administrasi perbatasan.
Diungkapkannya, dukungan yang
dimaksud adalah masyarakat tidak memiliki presepsi buruk dan menyetujui hasil
daripada pemerintah daerah (pemda). Terutama berkenaan dengan hasil
administrasi kewilayahan. Lantaran, selama ini masih menjadi ketakutan bagi
masyarakat yang wilayahnya disebutkan masuk ke wilayah administasi daerah
tetangga.
“Saat ini Kalteng masih memiliki
permasalahan berkenaan dengan tata batas kewilayahan ini. Kami harap masyarakat
memiliki pemahaman bahwa apabila daerahnya menjadi administrasi daerah lain
bukan menjadi permasalahan,†ungkapnya saat diwawancarai usai membuka rapat
pengendalian karhutla di Hotel Bahalap, Rabu (4/3).
Misalnya saja,menurutnya, salah satu masyarakat yang awalnya masuk
dalam wilayah administrasi Kalteng dan setelah terjadi perubahan maka sebagian
tanah masuk ke Kalbar atau Kalsel, maka masyarakat tidak dirugikan. Tanah atau
lahan pengelolaan yang berada di wilayah tetangga itu tidak hilang.
“Terkadang hal-hal demikian masih
menjadi ketakutan masyarakat. Sehingga
kesepakatan antar dua daerah berkenaan dengan tata batas wilayah ini belum
clear hingga saat ini,†ucapnya kepada awak media.
Akan tetapi, lanjut Fahrizal,
hingga saat ini pihaknya terus melakukan komunikasi dan koordinas dengan daerah
tetangga yang masih memiliki permasalahan tata batas. Seperti di Kalbar,
pihaknya mengklaim bahwa ada wilayah Kalteng yang menjadi wilayah administrasi
mereka (Kalbar,red), maka Pemprov Kalteng meminta data administrasi yang jelas.
“Tetapi, hingga hari ini pun
Kalbar belum memberikan data administrasi itu. Ini yang masih menjadi
permasalahan,†pungkasnya. (abw/hen/nto)