PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Widanarni, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pengawasan Perizinan di Daerah secara virtual, Selasa (4/2/2025).
Rapat yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini membahas pengendalian inflasi menjelang bulan Ramadan serta langkah-langkah untuk mengatasi masalah perizinan daerah.
Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa masalah perizinan, yang sering kali dilakukan secara manual, menjadi salah satu temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini berisiko memicu praktik korupsi seperti pungutan liar dan gratifikasi. Sebagai solusinya, pemerintah telah memperkenalkan sistem seperti Mall Pelayanan Publik dan Online Single Submission (OSS), serta penguatan pengawasan oleh internal jajaran Inspektorat dan pihak eksternal seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.
Sementara itu, dalam pembahasan mengenai inflasi, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan data inflasi dan harga komoditas pada minggu ke-5 Januari 2025.
Kenaikan harga sebagian besar dipicu oleh cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras, yang menjadi penyumbang utama inflasi di sejumlah daerah. Secara nasional, inflasi tercatat sebesar 0,76 persen year on year (y-o-y) pada Januari 2025, dengan Provinsi Papua Pegunungan mengalami inflasi tertinggi di angka 4,55 persen.
Asisten Ekbang Sri Widanarni menekankan pentingnya persiapan menghadapi bulan Ramadan, mengingat tren kenaikan harga yang diperkirakan akan berlanjut, termasuk harga beras dan minyak goreng.
Dalam menghadapi hal tersebut, Sri mengusulkan pasar murah sebagai langkah untuk menstabilkan harga bahan pokok agar tetap terjangkau bagi masyarakat.
“Pasar murah menjadi salah satu strategi untuk menjaga kestabilan harga menjelang Ramadan. Pengecekan ketersediaan bahan pokok secara rutin juga penting untuk menghindari kelangkaan atau lonjakan harga yang merugikan masyarakat,” ujar Sri.
Rakor ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Ketua KPK Setyo Budiyanto, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Dalam pertemuan tersebut, diskusi berfokus pada upaya pengendalian inflasi dan pengawasan perizinan untuk mendukung stabilitas ekonomi dan mempermudah dunia usaha di Indonesia.
Dengan berbagai langkah yang diambil, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap dapat menjaga kestabilan ekonomi daerah dan meminimalisir dampak inflasi menjelang bulan suci Ramadan. (mmckalteng)