PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Plt. Inspektur Pembantu Khusus, Alfian, mengajak seluruh perangkat daerah yang menyediakan layanan publik di Kalimantan Tengah untuk bersama-sama menyusun rencana aksi guna menciptakan inovasi yang dapat mengedukasi masyarakat. Salah satu inovasi yang digagas adalah pembuatan Iklan Layanan Masyarakat, baik berupa drama radio maupun video parodi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan penting terkait layanan yang diberikan, sekaligus menanggulangi praktik suap, pungli, dan gratifikasi.
Alfian mengungkapkan bahwa iklan edukasi seperti ini tidak hanya akan mengedukasi masyarakat, tetapi juga memperkuat komitmen pemerintah dalam mencegah segala bentuk praktik koruptif. “Kami mengharapkan bahwa setiap perangkat daerah yang memiliki layanan publik dapat berinovasi, membuat iklan edukatif yang mudah diterima oleh masyarakat. Ini bisa berupa drama radio atau video parodi yang menyampaikan pesan tentang pentingnya menolak suap, pungli, dan gratifikasi,” katanya.
Alfian juga menekankan pentingnya kerjasama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosantik) untuk mempublikasikan hasil inovasi tersebut secara luas melalui berbagai saluran media yang dikelola oleh pemerintah daerah. “Inovasi seperti ini harus dapat dijangkau oleh masyarakat luas, jadi kami mendorong Dinas Kominfosantik untuk memfasilitasi penyebarannya agar dampaknya dapat dirasakan secara maksimal,” imbuhnya.
Salah satu contoh inovasi yang sudah berjalan adalah video edukasi yang dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalteng bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Video tersebut berisi ajakan kepada masyarakat untuk taat membayar pajak sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan daerah.
“Ini adalah langkah positif yang sudah kita lakukan, dan kami berharap lebih banyak inovasi serupa yang dapat diterapkan di berbagai sektor pelayanan publik,” ujarnya.
Alfian berharap bahwa melalui kegiatan rapat koordinasi (rakor) ini, Pemprov Kalteng dapat lebih meningkatkan integritas dan transparansi dalam layanan publik, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Kami ingin agar setiap langkah yang diambil dapat membawa perubahan positif, terutama dalam hal peningkatan kualitas layanan publik dan pemberantasan praktik korupsi,” tutupnya. (hfz)