PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Mayoritas pemerintah daerah berpotensi mengalami turbulensi fiskal pada 2026, yang dapat menimbulkan komplikasi perekonomian.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menyebutkan bahwa salah satu permasalahan utama yang akan dihadapi ialah penurunan Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Masalah TKD, jadi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk TKD 2026 itu mengalami penurunan sebanyak Rp253 miliar. Kalau kita lihat, TKD Nasional juga mengalami penurunan sekitar Rp155 triliun. Jadi memang ada penurunan TKD dari pusat,” ungkap Fairid, Kamis. (25/9/2025)
Dia menjelaskan. Bahwa kondisi tersebut tentu akan memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas fiskal, khususnya terkait pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
“Dengan adanya penurunan TKD ini, kami harus menyiapkan langkah-langkah strategis agar dampaknya tidak terlalu besar terhadap masyarakat maupun dunia usaha,” tambahnya.
Pemerintah Kota Palangka Raya berharap dukungan semua pihak, agar upaya pengelolaan fiskal tetap terjaga dan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. (*/adr)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Mayoritas pemerintah daerah berpotensi mengalami turbulensi fiskal pada 2026, yang dapat menimbulkan komplikasi perekonomian.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menyebutkan bahwa salah satu permasalahan utama yang akan dihadapi ialah penurunan Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Masalah TKD, jadi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk TKD 2026 itu mengalami penurunan sebanyak Rp253 miliar. Kalau kita lihat, TKD Nasional juga mengalami penurunan sekitar Rp155 triliun. Jadi memang ada penurunan TKD dari pusat,” ungkap Fairid, Kamis. (25/9/2025)
Dia menjelaskan. Bahwa kondisi tersebut tentu akan memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas fiskal, khususnya terkait pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
“Dengan adanya penurunan TKD ini, kami harus menyiapkan langkah-langkah strategis agar dampaknya tidak terlalu besar terhadap masyarakat maupun dunia usaha,” tambahnya.
Pemerintah Kota Palangka Raya berharap dukungan semua pihak, agar upaya pengelolaan fiskal tetap terjaga dan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. (*/adr)
