PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palangka Raya melakukan pemantauan terhadap sejumlah SPBU dalam sepekan terakhir dan tidak menemukan pelanggaran terkait penggunaan barcode BBM bersubsidi.
Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Palangka Raya, Djoko Wibowo, mengatakan bahwa seluruh SPBU yang dipantau telah menerapkan penggunaan barcode Pertalite sesuai ketentuan.
“Seminggu kemarin kami melakukan pemantauan terhadap beberapa SPBU Kota Palangka Raya. Kami tidak menemukan pelanggaran, untuk penggunaan barcode BBM Pertalite sudah sesuai,” kata Djoko, Kamis (20/11/2025).
Dia menjelaskan bahwa fenomena kelangkaan Pertamax tidak hanya terjadi di Palangka Raya, melainkan juga di sejumlah daerah lain. Dari hasil pemantauan, pihaknya menemukan antrean panjang masyarakat yang lebih memilih membeli Pertamax dibandingkan Pertalite.
“Banyak orang yang mengantre untuk membeli Pertamax daripada Pertalite. Hal itu merupakan kejadian unik. Dari tanggapan masyarakat, memang banyak yang takut tentang isu BBM yang bercampur dengan ethanol,” ujarnya.
Dia menilai informasi yang simpang siur membuat sebagian warga ragu menggunakan jenis BBM tertentu. Dia berharap Pertamina dapat memberikan penjelasan terbuka agar kekhawatiran publik dapat teredam.
“Setidaknya Pertamina bisa memberitahu masyarakat tentang isu tersebut supaya stigma buruk hilang tentang BBM dari Pertamina,” tegasnya.
Selain itu, Satpol PP juga menemukan keberadaan jeriken milik pelangsir yang turut memicu antrean panjang di beberapa SPBU.
“Pelangsir ini juga merupakan salah satu alasan kenapa terjadinya antrean panjang di SPBU Pertamina,” tambahnya.
Dia berharap SPBU dan Pemerintah Kota Palangka Raya dapat memperkuat koordinasi untuk menjaga ketersediaan BBM dan mencegah potensi pelanggaran di lapangan. (adr)
