PROKALTENG.CO-Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPA3PM) terus memperkuat langkah pencegahan kekerasan terhadap perempuan, anak, tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Begitu juga kepada anak yang berhadapan dengan hukum, terutama di lingkungan sekolah.
“Kami berkomitmen memastikan seluruh satuan pendidikan menjadi lingkungan yang aman bagi peserta didik,” ujar Kepala DPPKBPA3PM Kota Palangka Raya, M. Fitriyanto Leksono, Senin (17/11/2025).
Berbagai strategi, menurutnya telah dijalankan. Termasuk pelatihan bagi guru mengenai upaya pencegahan dan penanganan indikasi kekerasan.
“Kasus kekerasan fisik, psikis, maupun seksual dapat terjadi tanpa terduga sehingga guru harus memiliki pemahaman yang memadai,” ucap Fitriyanto.
Dia menjelaskan, DPPKBPA3PM juga berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama untuk memperkuat sistem perlindungan di sekolah.
“Kami ingin setiap sekolah memiliki prosedur penanganan yang jelas agar kasus tidak menimbulkan dampak lanjutan bagi korban,” jelasnya.
Selain itu, workshop dan penguatan kapasitas turut diberikan kepada tenaga pendidik sebagai panduan teknis pelaporan hingga pendampingan korban.
“Sosialisasi ini penting, agar sekolah mampu merespons cepat dan tepat terhadap setiap indikasi kekerasan,” tutupnya. (adr)
PROKALTENG.CO-Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPA3PM) terus memperkuat langkah pencegahan kekerasan terhadap perempuan, anak, tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Begitu juga kepada anak yang berhadapan dengan hukum, terutama di lingkungan sekolah.
“Kami berkomitmen memastikan seluruh satuan pendidikan menjadi lingkungan yang aman bagi peserta didik,” ujar Kepala DPPKBPA3PM Kota Palangka Raya, M. Fitriyanto Leksono, Senin (17/11/2025).
Berbagai strategi, menurutnya telah dijalankan. Termasuk pelatihan bagi guru mengenai upaya pencegahan dan penanganan indikasi kekerasan.
“Kasus kekerasan fisik, psikis, maupun seksual dapat terjadi tanpa terduga sehingga guru harus memiliki pemahaman yang memadai,” ucap Fitriyanto.
Dia menjelaskan, DPPKBPA3PM juga berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama untuk memperkuat sistem perlindungan di sekolah.
“Kami ingin setiap sekolah memiliki prosedur penanganan yang jelas agar kasus tidak menimbulkan dampak lanjutan bagi korban,” jelasnya.
Selain itu, workshop dan penguatan kapasitas turut diberikan kepada tenaga pendidik sebagai panduan teknis pelaporan hingga pendampingan korban.
“Sosialisasi ini penting, agar sekolah mampu merespons cepat dan tepat terhadap setiap indikasi kekerasan,” tutupnya. (adr)
