PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Menjelang bulan Ramadan, permintaan gas LPG 3 kilogram di Kota Palangka Raya mengalami peningkatan. Tentunya hal tersebut berdampak pada lonjakan harga di beberapa wilayah.
Untuk mengatasi kondisi itu, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian (DPKUKMP) bekerja sama dengan Pertamina menggelar operasi pasar LPG bersubsidi di Kelurahan Langkai, Senin (17/2/2025).
Operasi pasar ini, bertujuan untuk memastikan ketersediaan gas melon bagi masyarakat. Selain itu, tentu untuk menjaga harga tetap stabil. Dalam kegiatan ini, sebanyak 200 tabung LPG 3 kilogram disalurkan kepada warga setempat.
Kepala Bidang Perdagangan DPKUKMP, Fajar Bhakti menyampaikan bahwa operasi ini merupakan tahap pertama di tahun 2025 dan akan berlanjut ke lima kelurahan lainnya di Kota Palangka Raya.
“Kegiatan ini kami lakukan untuk membantu masyarakat mendapatkan LPG bersubsidi dengan harga yang sesuai. Setelah Kelurahan Langkai, operasi pasar akan berlanjut di Kelurahan Panarung, Menteng, Bukit Tunggal, Pahandut, dan Kelampangan,” ujarnya di sela-sela kegiatan.
Ia menambahkan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Pertamina, agar cakupan operasi pasar bisa diperluas sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah berharap langkah ini dapat mengurangi kelangkaan LPG 3 kg yang sering terjadi menjelang hari besar keagamaan.
Diketahui, untuk saat ini harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah berdasarkan keputusan Wali Kota Palangka Raya adalah Rp22.000 per tabung untuk wilayah kota. Sementara Rp24.000 ribu per tabung untuk Kecamatan Rakumpit.
Namun, di tingkat pengecer, harga LPG 3 kg bisa mencapai Rp40.000 ribu per tabung. Kenaikan harga ini, jelas akan menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan Pertamina.
Untuk mengatasi perbedaan harga tersebut, pemerintah secara rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan LPG. Hal ini guna memastikan harga tetap sesuai ketentuan.
Brand Manager Pertamina, Yasir Huwaydi mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam distribusi LPG subsidi adalah pengawasan harga di tingkat pengecer yang masih sulit dikendalikan.
“Kami mengimbau masyarakat untuk membeli langsung di pangkalan resmi. Jika menemukan harga yang jauh di atas HET atau mengalami kesulitan mendapatkan LPG bersubsidi, silakan laporkan agar bisa segera ditindaklanjuti,” kata Yasir.
Selain itu, untuk meningkatkan pemerataan distribusi LPG, pemerintah daerah bersama Pertamina kini sedang mengembangkan sistem pengawasan berbasis kartu pengambilan LPG. Dengan sistem ini, setiap KTP hanya dapat digunakan untuk membeli satu tabung LPG per transaksi.
Terbukti, beberapa warga sudah mulai menggunakan kartu ini, yang diharapkan dapat memastikan LPG subsidi tepat sasaran. Namun, sistem ini masih dalam tahap pengembangan dan akan terus dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya.
Pertamina juga mulai menerapkan sistem monitoring berbasis peta (MAP) untuk mempermudah pengawasan distribusi LPG bersubsidi. Dengan adanya sistem ini, pemerintah dan Pertamina dapat memastikan pasokan LPG sampai ke tangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (ndo/hnd)