PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya meminta PLN segera menuntaskan persoalan kelistrikan yang masih menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah.
Permintaan itu disampaikan menyusul masih terjadinya pemadaman listrik meski sebelumnya PLN menargetkan kondisi kelistrikan kembali normal pada 5 Agustus 2026.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, mengatakan pemerintah daerah berharap PLN dapat memenuhi komitmen yang telah disampaikan kepada masyarakat terkait normalisasi layanan listrik.
“PLN kan sudah mengatakan bahwa tanggal 5 Agustus sudah normal. Harapan kita seperti itu karena masyarakat juga berharap besar terkait operasional PLN ini untuk normal kembali,” kata Zaini kepada wartawan.
Menurutnya. Pemadaman bergilir yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir telah mengganggu berbagai aktivitas masyarakat. Dampaknya tidak hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga para pelaku usaha yang mengandalkan pasokan listrik untuk menjalankan kegiatan usaha sehari-hari.
Ia mengungkapkan banyak pelaku usaha menyampaikan keluhan kepada Pemerintah Kota Palangka Raya terkait pemadaman listrik yang masih terjadi. Mereka berharap PLN dapat segera menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga aktivitas ekonomi kembali berjalan normal.
“Dengan adanya pemadaman bergilir kan bisa mengganggu berbagai macam aktivitas, khususnya para pelaku usaha. Mereka juga banyak mengeluh dan berharap sesegera mungkin listrik bisa normal kembali,” ujarnya.
Zaini menambahkan, komunikasi antara pemerintah daerah dan PLN terus dilakukan untuk memantau perkembangan penanganan gangguan kelistrikan. Menurutnya, PLN masih menyampaikan bahwa persoalan utama berada pada sumber pasokan listrik.
Meski demikian, dia menilai kondisi tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk membiarkan permasalahan berlarut-larut. Pemerintah dan masyarakat menginginkan adanya langkah percepatan agar layanan kelistrikan kembali stabil.
“Kita hampir setiap hari juga menanyakan ke PLN. Mereka menyampaikan problematikanya memang ada di sumbernya. Tetapi itu juga tidak bisa dipakai alasan untuk berdiam diri. Keinginan warga dan pemerintah adalah agar persoalan ini segera diselesaikan,” tegasnya.
Selain berdampak pada masyarakat dan dunia usaha, Pemko Palangka Raya juga memberikan perhatian terhadap sejumlah fasilitas publik yang memerlukan pasokan listrik stabil, termasuk traffic light dan operasional stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Menurut Zaini, beberapa SPBU sempat mengeluhkan keterbatasan daya tahan genset yang rata-rata hanya mampu beroperasi selama tiga hingga empat jam ketika terjadi pemadaman. Karena itu, pemerintah daerah berharap wilayah yang memiliki SPBU tidak mengalami pemadaman dalam durasi terlalu lama.
Dia memastikan hingga saat ini pelayanan publik seperti rumah sakit, puskesmas, dan Mal Pelayanan Publik masih dapat berjalan karena didukung sumber listrik cadangan berupa genset yang disiapkan pemerintah daerah. (adr)
