PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki peran vital dalam mendorong keterbukaan dan transparansi dalam pemerintahan.
Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) menggelar sosialisasi tentang layanan informasi publik dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR).
Kegiatan ini berlangsung di Jalan G Obos XIV, Palangka Raya, pada Kamis (7/11/2024).
Kepala Dinas Kominfo Kota Palangka Raya, Saipullah, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemko untuk memastikan akses informasi yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat, termasuk mahasiswa.
“Kami ingin memastikan semua warga, terutama mahasiswa, memiliki akses yang sama dalam mendapatkan informasi publik. Ini adalah langkah nyata kami dalam mendukung keterbukaan informasi,” ujar Saipullah.
Lebih lanjut, Saipullah menjelaskan bahwa Pemko Palangka Raya bertekad untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan kebijakan dan program-program pemerintah daerah serta layanan yang tersedia kepada masyarakat luas.
“Kami ingin masyarakat, khususnya mahasiswa, lebih memahami program-program pemerintah dan memanfaatkan layanan informasi yang ada,” tambahnya.
Diskominfo juga memperkenalkan platform SP4N-LAPOR, yang dirancang untuk mempermudah masyarakat, khususnya mahasiswa, dalam menyampaikan pengaduan, masukan, dan saran terkait pelayanan publik. Layanan ini diharapkan dapat mendorong partisipasi mahasiswa dalam memberikan feedback kepada pemerintah, sehingga tata kelola pemerintahan menjadi lebih responsif.
Saipullah mengajak mahasiswa untuk aktif berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keterbukaan informasi publik serta memanfaatkan layanan SP4N-LAPOR.
Ia berharap mahasiswa dapat menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan kesadaran publik tentang hak-hak mereka terkait informasi dan pengaduan pelayanan publik.
“Mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dalam menyosialisasikan hak-hak masyarakat terkait akses informasi dan pengaduan, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang inklusif,” kata Saipullah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa dapat lebih aktif dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (ndo)