PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah menggelar kegiatan Evaluasi Perangkat Daerah di Aula Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota Palangka Raya.
Kegiatan ini dilaksanakan sesuai arahan Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, sebagai upaya untuk menilai sejauh mana organisasi perangkat daerah (OPD) mampu mengimplementasikan visi dan misi kepala daerah.
“Evaluasi ini dilakukan dari berbagai perspektif. Secara umum, kami ingin melihat apakah OPD sudah benar-benar bisa menjalankan visi dan misi Wali Kota Palangka Raya. Itu menjadi standar dasar dalam penilaian,” kata Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Alman P. Pakpahan, saat memberikan keterangan usai kegiatan.
Dia menjelaskan bahwa salah satu aspek utama yang menjadi perhatian adalah sejauh mana kinerja OPD mendukung indikator kinerja kepala daerah. Selain itu, efisiensi kelembagaan juga menjadi bagian dari proses evaluasi mengingat adanya kebijakan pengetatan anggaran.
“Secara organisasi, evaluasi dilakukan untuk melihat apakah struktur yang ada masih relevan dan efisien. Kami juga melibatkan pejabat fungsional tertentu serta perwakilan dari biro organisasi provinsi untuk memberikan pandangan obyektif,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menekankan bahwa kinerja OPD tidak hanya diukur dari sisi administratif, tetapi juga dari capaian konkret di lapangan seperti pelayanan publik dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Pelayanan publik adalah tujuan akhir dari visi dan misi Wali Kota. Jadi, dari aspek itu pula kami menilai sejauh mana kinerja OPD berkontribusi terhadap pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (adr)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah menggelar kegiatan Evaluasi Perangkat Daerah di Aula Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota Palangka Raya.
Kegiatan ini dilaksanakan sesuai arahan Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, sebagai upaya untuk menilai sejauh mana organisasi perangkat daerah (OPD) mampu mengimplementasikan visi dan misi kepala daerah.
“Evaluasi ini dilakukan dari berbagai perspektif. Secara umum, kami ingin melihat apakah OPD sudah benar-benar bisa menjalankan visi dan misi Wali Kota Palangka Raya. Itu menjadi standar dasar dalam penilaian,” kata Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Alman P. Pakpahan, saat memberikan keterangan usai kegiatan.
Dia menjelaskan bahwa salah satu aspek utama yang menjadi perhatian adalah sejauh mana kinerja OPD mendukung indikator kinerja kepala daerah. Selain itu, efisiensi kelembagaan juga menjadi bagian dari proses evaluasi mengingat adanya kebijakan pengetatan anggaran.
“Secara organisasi, evaluasi dilakukan untuk melihat apakah struktur yang ada masih relevan dan efisien. Kami juga melibatkan pejabat fungsional tertentu serta perwakilan dari biro organisasi provinsi untuk memberikan pandangan obyektif,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menekankan bahwa kinerja OPD tidak hanya diukur dari sisi administratif, tetapi juga dari capaian konkret di lapangan seperti pelayanan publik dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Pelayanan publik adalah tujuan akhir dari visi dan misi Wali Kota. Jadi, dari aspek itu pula kami menilai sejauh mana kinerja OPD berkontribusi terhadap pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (adr)
