PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya memastikan honor relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akan segera disalurkan setelah seluruh proses administrasi anggaran selesai.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menjelaskan keterlambatan pencairan bukan disebabkan adanya penahanan pembayaran, melainkan karena harus mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Fairid saat bertemu para relawan karhutla dalam kegiatan penyerahan bantuan dan peralatan di halaman Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya, Jumat (2/10/2026).
“Ada yang bertanya mengapa pembayaran belum dilakukan. Saya tegaskan, kami bersama seluruh jajaran, termasuk DPRD, tidak pernah menahan pembayaran tersebut. Namun dalam administrasi APBD ada proses yang harus dilalui dan tidak bisa dilakukan secara serta-merta,” katanya.
Menurut Fairid, dana untuk pembayaran relawan berasal dari Belanja Tidak Terduga (BTT). Penggunaan anggaran tersebut harus melalui mekanisme pergeseran anggaran yang tidak dapat dilakukan ketika proses pembahasan APBD Perubahan masih berlangsung.
Dia menjelaskan, pada saat pengajuan pembayaran tahap kedua dan tahap ketiga dilakukan, Pemerintah Kota Palangka Raya sedang menjalani tahapan penyelesaian APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
“Karena dananya berasal dari BTT, maka harus dilakukan pergeseran anggaran terlebih dahulu. APBD Perubahan harus diselesaikan sebelum dana tersebut dapat digeser ke BPBD untuk kemudian dicairkan,” ujarnya.
Fairid mengatakan seluruh proses pembahasan yang melibatkan pemerintah daerah dan DPRD kini telah selesai. Saat ini Pemko hanya menunggu nomor register sebagai tahapan akhir sebelum pencairan dapat dilakukan.
“Semua proses sudah selesai dan kami mendapat dukungan dari DPRD. Sekarang tinggal menunggu nomor register. Mudah-mudahan bisa segera terbit sehingga pencairan dapat dilakukan secepatnya,” lanjutnya.
Dia berharap proses tersebut dapat rampung dalam waktu dekat sehingga hak para relawan yang telah bekerja membantu penanganan karhutla dapat segera diterima.
“Mudah-mudahan pada awal minggu depan dana tersebut sudah dapat dicairkan dan disalurkan seluruhnya,” ucap Fairid.
Lebih lanjut, Fairid memastikan anggaran yang dibutuhkan untuk pembayaran relawan telah tersedia dan sudah dialokasikan dalam perencanaan keuangan daerah.
“Seluruh kebutuhan yang diajukan sudah kami anggarkan. Jadi dananya memang sudah tersedia, tinggal menunggu tahapan administrasi selesai,” tegasnya.
Dia juga menekankan bahwa pemerintah kota berupaya menjalankan seluruh prosedur sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari.
Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan menjadi hal penting agar seluruh pihak, termasuk relawan yang menerima haknya, tetap terlindungi dari potensi permasalahan saat proses pertanggungjawaban anggaran dilakukan.
“Kami ingin semua berjalan sesuai aturan. Jangan sampai karena terburu-buru justru menimbulkan persoalan di kemudian hari. Yang terpenting, hak relawan tetap menjadi perhatian dan akan segera disalurkan,” pungkasnya. (adr)
