27.3 C
Jakarta
Sunday, September 8, 2024

Pimpin FGD, Pj Wali Kota Tekankan Kepatuhan Perusahaan

PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Palangkaraya menggelar Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, di Ruang Rapat Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota Palangkaraya, Kamis (1/2).

Pj Wali Kota Palangkaraya, Hera Nugrahayu, menyampaikan bahwa pada kesempatan ini pemerintah daerah perlu menjalin kerjasama dalam rangka mengoptimalkan kepatuhan perusahaan-perusahaan di Kota Palangkaraya.

“Memang kita perlu duduk bersama, antara pemerintah daerah, publik, pemerintah dan sektor privat serta masyarakat. Jadi kolaborasi yang harus kita jalani harus kuat, sehingga tidak semua program pemerintah dan apa yang dilakukan bapak dan ibu tidak bergerak sendiri-sendiri,” ungkapnya.

Adapun konsep dari Focus Group ini, tambah Hera, tidak hanya untuk memenuhi kepatuhan Perundang-undangan ketenagakerjaan saja, namun juga dari sisi pemerintah daerah ingin memastikan bahwa kepatuhan tersebut memang sudah adanya suatu persepsi kebersamaan.

Baca Juga :  Percepatan dan Evaluasi Triwulan ke-IV, Pemko Gelar Rakor Triwulan ke-III

Pemimpin nomor satu di Pemerintah Kota Palangkaraya ini juga menyampaikan bahwa tugas pemerintah sangat luas dan tidak berhenti pada proses perizinan saja. Namun dari proses pengawasan, pengendalian dan dorongan terhadap pelaku usaha terus berkelanjutan. Karena ini juga menjadi bagian dari upaya Pemko Palangkaraya untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem di kota tersebut.

“Ya, hal ini juga ada kaitannya dengan kemiskinan ekstrem, karena saat ini kita juga sering memetakan Paketing. Ini saya jembrengin saja supaya mudah, pengangguran, kemiskinan ekstrim dan stunting (Paketing), kita lihat irisannya. Kita nanti siapkan datanya dan ketiga data itu kita padukan menjadi satu mana yang beririsan dan berapa persen yang beririsan, itu yang harus dideteksi dan itu tugas kami. Karena permasalahan ini saling berkaitan dan penanganannya pun saling berkaitan,” tandasnya.

Baca Juga :  HUT Damkar ke-102, Wawali Berharap DPKP Lebih Inovatif dan Mandiri

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Asisten II Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palangkaraya, para pelaku usaha dan beberapa unsur terkait. (ana/pri)

PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Palangkaraya menggelar Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, di Ruang Rapat Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota Palangkaraya, Kamis (1/2).

Pj Wali Kota Palangkaraya, Hera Nugrahayu, menyampaikan bahwa pada kesempatan ini pemerintah daerah perlu menjalin kerjasama dalam rangka mengoptimalkan kepatuhan perusahaan-perusahaan di Kota Palangkaraya.

“Memang kita perlu duduk bersama, antara pemerintah daerah, publik, pemerintah dan sektor privat serta masyarakat. Jadi kolaborasi yang harus kita jalani harus kuat, sehingga tidak semua program pemerintah dan apa yang dilakukan bapak dan ibu tidak bergerak sendiri-sendiri,” ungkapnya.

Adapun konsep dari Focus Group ini, tambah Hera, tidak hanya untuk memenuhi kepatuhan Perundang-undangan ketenagakerjaan saja, namun juga dari sisi pemerintah daerah ingin memastikan bahwa kepatuhan tersebut memang sudah adanya suatu persepsi kebersamaan.

Baca Juga :  Percepatan dan Evaluasi Triwulan ke-IV, Pemko Gelar Rakor Triwulan ke-III

Pemimpin nomor satu di Pemerintah Kota Palangkaraya ini juga menyampaikan bahwa tugas pemerintah sangat luas dan tidak berhenti pada proses perizinan saja. Namun dari proses pengawasan, pengendalian dan dorongan terhadap pelaku usaha terus berkelanjutan. Karena ini juga menjadi bagian dari upaya Pemko Palangkaraya untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem di kota tersebut.

“Ya, hal ini juga ada kaitannya dengan kemiskinan ekstrem, karena saat ini kita juga sering memetakan Paketing. Ini saya jembrengin saja supaya mudah, pengangguran, kemiskinan ekstrim dan stunting (Paketing), kita lihat irisannya. Kita nanti siapkan datanya dan ketiga data itu kita padukan menjadi satu mana yang beririsan dan berapa persen yang beririsan, itu yang harus dideteksi dan itu tugas kami. Karena permasalahan ini saling berkaitan dan penanganannya pun saling berkaitan,” tandasnya.

Baca Juga :  HUT Damkar ke-102, Wawali Berharap DPKP Lebih Inovatif dan Mandiri

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Asisten II Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palangkaraya, para pelaku usaha dan beberapa unsur terkait. (ana/pri)

Terpopuler

Artikel Terbaru