SUKAMARA, PROKALTENG.CO – Pj Bupati Sukamara, Kaspinor, menghadiri secara langsung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten di Kecamatan Permata Kecubung tahun 2024.
Dalam kegiatan tersebut, Kaspinor mengatakan bahwa musyawarah ini diselenggarakan dengan maksud untuk mengakomodir usulan-usulan perencanaan partisipatif dari masyarakat desa di wilayah kecamatan.
“Sehingga menjadi suatu usulan yang terpadu, serasi dan terkoordinasi untuk selanjutnya dijadikan bahan musrenbang di tingkat Kabupaten, yang pada akhirnya usulan perencanaan tersebut menjadi dasar dan diharapkan dapat terakomodir dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukamara tahun 2025,” kata Kaspinor dilansir dari palangkaekspres.
Kaspinor menjelaskan, forum ini merupakan forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun RKPD Kabupaten Sukamara tahun 2025, yang bertujuan untuk mendapatkan masukan serta sinkronisasi agenda dan prioritas pembangunan Desa atau Kelurahan, dengan program prioritas perangkat daerah yang memerlukan dukungan pendanaan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN, di wilayah Kecamatan masing-masing.
“Bahkan tidak menutup kemungkinan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
Tahun 2025 merupakan tahun kedua Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sukamara tahun 2024-2026. Pada tahun 2025 nanti diharapkan semua program kerja dapat diselesaikan, yang mana menitikberatkan pada seluruh aspek, guna mewujudkan struktur perekonomian Kabupaten Sukamara yang mantap, berkelanjutan dan ramah lingkungan serta kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing sebagai ciri masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera,” jelasnya.
Kaspinor menegaskan, mengingat keterbatasan dalam pendanaan pembangunan di Kabupaten Sukamara, perlu usulan-usulan yang disampaikan merupakan usulan yang sudah berdasarkan skala prioritas untuk mempercepat pembangunan di wilayah Kecamatan masing-masing.
“Harapannya melalui musrenbang ini akan tersusun suatu program atau kegiatan di masing-masing perangkat daerah yang dapat dipertanggungjawabkan, dan agar tidak terjadi tumpang tindih program atau kegiatan pada suatu Desa yang didanai oleh APBD maupun APBN serta menghindari program yang tidak merupakan proritas pembangunan Kabupaten Sukamara,” tandasnya. (iza/nur/kpg)
