KUALA PEMBUANG, PROKALTENG.CO – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seruyan, Bahrun Abbas, menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan instansi terkait dalam pelaksanaan Peraturan Bupati (Perbup).
Hal tersebut disampaikan saat memimpin rapat pembahasan Perbup terkait tata cara pengalokasian dan penetapan pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran (TA) 2025.
“Peraturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam penentuan pembagian rincian ADD setiap desa untuk Tahun Anggaran 2025,” ujar Bahrun Abbas.
Ia menjelaskan, pengaturan tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintah desa di Kabupaten Seruyan dalam menyusun APBDes, khususnya yang bersumber dari ADD.
Ruang lingkup pengaturan ini mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan desa.
Kebijakan ini diharapkan mampu mendukung penyaluran Dana Desa agar manfaatnya dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
“Dibutuhkan kerja sama yang solid antara semua pihak agar tujuan dari alokasi dana ini tercapai secara optimal. Kami berharap hasil dari rapat ini dapat memberikan keputusan terbaik untuk seluruh desa di Kabupaten Seruyan,” pungkasnya. (ais)
KUALA PEMBUANG, PROKALTENG.CO – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seruyan, Bahrun Abbas, menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan instansi terkait dalam pelaksanaan Peraturan Bupati (Perbup).
Hal tersebut disampaikan saat memimpin rapat pembahasan Perbup terkait tata cara pengalokasian dan penetapan pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran (TA) 2025.
“Peraturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam penentuan pembagian rincian ADD setiap desa untuk Tahun Anggaran 2025,” ujar Bahrun Abbas.
Ia menjelaskan, pengaturan tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintah desa di Kabupaten Seruyan dalam menyusun APBDes, khususnya yang bersumber dari ADD.
Ruang lingkup pengaturan ini mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan desa.
Kebijakan ini diharapkan mampu mendukung penyaluran Dana Desa agar manfaatnya dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
“Dibutuhkan kerja sama yang solid antara semua pihak agar tujuan dari alokasi dana ini tercapai secara optimal. Kami berharap hasil dari rapat ini dapat memberikan keputusan terbaik untuk seluruh desa di Kabupaten Seruyan,” pungkasnya. (ais)
