KUALA PEMBUANG, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes). Terus melakukan pembinaan terhadap desa-desa yang ada di wilayah kabupaten setempat.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapala DPMDes Kabupaten Seruyan, Taufik Kurahman. Pasalnya, hingga saat ini pihaknya juga belum ada menerima laporan – laporan terkait permasalahan Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades).
“Alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada, jadi kami pun untuk pembinaan yang dilakukan juga terus berjalan. Kemudian proses penyaluran juga kami lakukan, artinya bagaimana sebuah desa itu berjalan,” katanya baru-baru ini.
Sedikit dijelaskan Taufik Kurahman bahwa, pihaknya dalam hal ini sebagai pembinaan desa juga memastikan bahwa setiap kegiatan ataupun penyaluran di desa juga berjalan dengan baik termasuk program – program di desa.
Tambah dia, karena di dalam Permendagri nomor 8 itu sudah ditentukan programnya, disaat desa melaksanakan Musyawarah Desa atau Musdes menyusun APBDes mereka itu juga dilaksanakan.
“Jadi proses nya itu selain dari kami pengawasan dari kecamatan. Juga ada dan ini sudah berlapis – lapis. Jadi prosesnya dari desa itu terbantu, kalau ada sifatnya ketidakpahaman sehingga mereka juga bisa berkoordinasi ke camat maupun dengan kam,” pungkasnya. (ais/ind)
KUALA PEMBUANG, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes). Terus melakukan pembinaan terhadap desa-desa yang ada di wilayah kabupaten setempat.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapala DPMDes Kabupaten Seruyan, Taufik Kurahman. Pasalnya, hingga saat ini pihaknya juga belum ada menerima laporan – laporan terkait permasalahan Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades).
“Alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada, jadi kami pun untuk pembinaan yang dilakukan juga terus berjalan. Kemudian proses penyaluran juga kami lakukan, artinya bagaimana sebuah desa itu berjalan,” katanya baru-baru ini.
Sedikit dijelaskan Taufik Kurahman bahwa, pihaknya dalam hal ini sebagai pembinaan desa juga memastikan bahwa setiap kegiatan ataupun penyaluran di desa juga berjalan dengan baik termasuk program – program di desa.
Tambah dia, karena di dalam Permendagri nomor 8 itu sudah ditentukan programnya, disaat desa melaksanakan Musyawarah Desa atau Musdes menyusun APBDes mereka itu juga dilaksanakan.
“Jadi proses nya itu selain dari kami pengawasan dari kecamatan. Juga ada dan ini sudah berlapis – lapis. Jadi prosesnya dari desa itu terbantu, kalau ada sifatnya ketidakpahaman sehingga mereka juga bisa berkoordinasi ke camat maupun dengan kam,” pungkasnya. (ais/ind)
