Site icon Prokalteng

Tata Kelola Keuangan dan Aset Pulpis Meningkat, Ini Buktinya

tata-kelola-keuangan-dan-aset-pulpis-meningkat-ini-buktinya

PULANG PISAU, KALTENGPOS.CO Tata kelola keuangan dan
aset daerah di Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) terus meningkat.
Hal itu salah satunya ditandai dengan peolehan
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sejak 2015-2019.

“Pemkab Pulpis
berhasil memperoleh opini WTP selama lima tahun berturut-turut,” kata Kepala
Diskominfo, Statistik dan Persandian Pulpis, Moh Insyafi, Kamis (29/10).

Dia
mengungkapkan, keberhasilan memperoleh dan mempertahankan opini WTP atas
pelaporan keuangan tahun 2015 hingga 2019 itu mendapat apresiasi pusat dalam
hal ini Kementerian Keuangan.

“Kementerian
Keuangan memberikan penganugerahan penghargaan Barang Milik Negara (BMN) Award
pada Pemkab Pulpis. Penghargaan tersebut merupakan yang pertama diperoleh Kabupaten
ini,” ungkap Insyafi.

Insyafi
menambahkan, prestasi lain yang diraih yakni peningkatan pertumbuhan ekonomi,
penurunan angka kemiskinan, pelayanan publik yang baik dan ketepatan waktu
dalam penetapan APBD.
“Bahkan Pemkab Pulpis pada 2016 berhasil mendapat penghargaan dana
rakca. Penghargaan yang diberikan Presiden RI itu bentuk reward atas
pengelolaan keuangan dengan baik,” ujarnya.

Dia
mengungkapkan, terkait pendapatan daerah juga menunjukkan tren peningkatan yang
cukup signifikan dari 2013 sampai 2019. “Rata-rata peningkatan pendapatan
daerah sebesar 11,1 persen per tahun,” ungkap Insyafi.

Bahkan, lanjut
dia untuk penyaluran dana alokasi khusus (DAK) 
fisik dan Dana Desa (DD) tahun 2018, Kabupaten Pulpis merupakan
kabupaten terbaik pertama se-Kalteng. “Hal itu berdasarkan penilaian dari KPPN
Palangka Raya,” beber dia.

Terkait kinerja
penyediaan data statistik sektoral dengan sistem yang mutakhir, terpadu dan
mudah diakses, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng pada 2019 Kabupaten
Pulpis merupakan kabupaten terbaik pertama.
“Meskipun masih tergolong
berusia muda, banyak capaian pembangunan yang dicapai. tidak terkecuali tata
kelola keuangan dan aset daerah,” tandasnya.

Exit mobile version