PULANG PISAU, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau terus memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan setara.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Pulang Pisau H. Ahmad Rifa’i saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan Sumber Daya Manusia Teknis Penyelenggaraan PUG Kabupaten Pulang Pisau, Kamis (18/6).
Menurut bupati, rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah, persepsi, dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap tahapan pembangunan.
“Pengarusutamaan Gender merupakan strategi dasar yang harus diintegrasikan ke dalam seluruh siklus pembangunan di Bumi Handep Hapakat yang kita cintai ini,” ujarnya.
Ahmad Rifa’i menegaskan, komitmen PUG tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan anggaran yang memadai. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah diminta mengoptimalkan penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
Setiap perangkat daerah, lanjutnya, harus mampu menyusun Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) secara tepat agar anggaran yang tersedia benar-benar menjawab kebutuhan laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia, maupun penyandang disabilitas.
“Gender responsif bukan berarti membagi anggaran sama rata, tetapi mengalokasikan sumber daya secara adil untuk mengatasi kesenjangan yang masih terjadi,” tegasnya.
Bupati menjelaskan, penerapan PPRG harus diarahkan untuk mendukung berbagai isu strategis daerah, mulai dari percepatan penurunan stunting, pemberdayaan perempuan dan penanggulangan kemiskinan, hingga peningkatan keterlibatan perempuan dalam sektor politik dan ruang publik.
Menurutnya, perempuan memiliki peran penting dalam upaya pencegahan stunting, terutama melalui pemenuhan gizi keluarga dan pola pengasuhan anak.
Di sisi lain, pemberdayaan perempuan pelaku UMKM juga perlu diperkuat melalui dukungan permodalan, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha.
“Perempuan yang berdaya secara ekonomi akan menjadi pilar utama dalam pengentasan kemiskinan keluarga,” katanya.
Selain itu, Pemkab Pulang Pisau juga terus mendorong peningkatan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, baik di lembaga legislatif, birokrasi pemerintahan, maupun forum perencanaan pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Rifa’i juga menekankan pentingnya pencapaian Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) sebagai indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan yang responsif gender.
Ia meminta Tim Penggerak PUG, Bappedalitbang, serta DP3AP2KB mengawal pemenuhan tujuh prasyarat PUG, termasuk penguatan sistem data terpilah gender di seluruh instansi.
Menutup arahannya, bupati menginstruksikan seluruh peserta rapat untuk menghasilkan rekomendasi rencana aksi yang konkret, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan setiap program kerja tahunan telah memasukkan aspek responsif gender guna mendukung kesejahteraan masyarakat Pulang Pisau. (art/kpg)
