27.7 C
Jakarta
Tuesday, November 26, 2024

Ini Strategi Pemkab Pulpis Cegah Kebakaran Lahan Gambut

PULANG PISAU, PROKALTENG.CO – Kabupaten Pulang Pisau memiliki luas wilayah 998.001 hektare. Dari luasan tersebut, di antaranya 59,40 persen atau 575.808 hektare adalah lahan gambut. Hal tersebut menjadikan Kabupaten Pulang Pisau sebagai daerah yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulang Pisau Tony Harisinta mengungkapkan, pada tahun 2015 lalu, kebakaran hutan dan lahan di Pulang Pisau menjadi bencana nasional. Dengan total lahan terbakar saat itu kurang lebih 83.965,5 hektare.

“Bahkan, dalam periode bulan Juli hingga Desember 2019, terdapat 584 titik api yang membakar kurang lebih 10 ribu hektare,” kata Tony saat Focus Group Discussion (FGD) Konsultasi Hasil Studi Pembelajaran Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Lembaga Kemitraan/Partnership tahun 2021, Rabu (13/10).

Baca Juga :  Pemkab Pulpis Dukung Pembangunan Gudang Bulog

Melalui program Strengthening Indonesian Capacity for Anticipatory Peat Fire Management (SIAP-IFM) yang didukung oleh UNEP (United Nations Environment Programme), Kemitraan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk pencegahan Karhutla melalui pendekatan klaster.

“Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan Integrated Fire Management (IFM) untuk memenuhi kebijakan zero haze dan target emisi Gas Rumah Kaca sesuai NDC (Nationally Determined Contribution),” ungkapnya.

Program ini, lanjut dia, juga bertujuan mengintegrasikan IFM dalam praktik pengolahan lahan di negara-negara yang rentan kebakaran yang mengarah pada restorasi gambut, kesehatan, pengurangan deforestasi dan degradasi lahan.

Program SIAP-IFM dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Sumatera Selatan), Kabupaten Pelalawan (Riau) dan Kabupaten Pulang Pisau (Kalimantan Tengah).

Baca Juga :  DPRD Diharapkan Kaji Materi Raperda Pembangunan Industri Pulpis

Program ini berlangsung sejak tahun 2021 selama setahun ke depan sebagai model penanganan karhutla dengan pendekatan klaster yang di dalamnya melibatkan peran aktif dari pemerintah, organisasi masyarakat, TNI, kelompok Masyarakat Peduli Api, perusahaan swasta di tiga lokasi tersebut.

Sementara itu, Direktur Pengendalian Hutan dan Lahan, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK, R Basar Manullang mengungkapkan, pihaknya sudah mapping desa-desa rawan karhutla di Indonesia. “Tahun ini ada 1.200 desa yang menjadi sasaran pencegahan karhutla,” ungkap Basar.

Dia menambahkan, dukungan pencegahan karhutla yang dilakukan oleh Kemitraan dan Pemda Pulang Pisau sedang digalakkan di tingkat desa. “Mari kita bersama-sama bergandengan tangan, bersama masyarakat kita melakukan upaya-upaya pengendalian karhutla untuk kebaikan bangsa dan negara yang kita cintai ini,” ajak dia.

PULANG PISAU, PROKALTENG.CO – Kabupaten Pulang Pisau memiliki luas wilayah 998.001 hektare. Dari luasan tersebut, di antaranya 59,40 persen atau 575.808 hektare adalah lahan gambut. Hal tersebut menjadikan Kabupaten Pulang Pisau sebagai daerah yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulang Pisau Tony Harisinta mengungkapkan, pada tahun 2015 lalu, kebakaran hutan dan lahan di Pulang Pisau menjadi bencana nasional. Dengan total lahan terbakar saat itu kurang lebih 83.965,5 hektare.

“Bahkan, dalam periode bulan Juli hingga Desember 2019, terdapat 584 titik api yang membakar kurang lebih 10 ribu hektare,” kata Tony saat Focus Group Discussion (FGD) Konsultasi Hasil Studi Pembelajaran Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Lembaga Kemitraan/Partnership tahun 2021, Rabu (13/10).

Baca Juga :  Pemkab Pulpis Dukung Pembangunan Gudang Bulog

Melalui program Strengthening Indonesian Capacity for Anticipatory Peat Fire Management (SIAP-IFM) yang didukung oleh UNEP (United Nations Environment Programme), Kemitraan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk pencegahan Karhutla melalui pendekatan klaster.

“Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan Integrated Fire Management (IFM) untuk memenuhi kebijakan zero haze dan target emisi Gas Rumah Kaca sesuai NDC (Nationally Determined Contribution),” ungkapnya.

Program ini, lanjut dia, juga bertujuan mengintegrasikan IFM dalam praktik pengolahan lahan di negara-negara yang rentan kebakaran yang mengarah pada restorasi gambut, kesehatan, pengurangan deforestasi dan degradasi lahan.

Program SIAP-IFM dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Sumatera Selatan), Kabupaten Pelalawan (Riau) dan Kabupaten Pulang Pisau (Kalimantan Tengah).

Baca Juga :  DPRD Diharapkan Kaji Materi Raperda Pembangunan Industri Pulpis

Program ini berlangsung sejak tahun 2021 selama setahun ke depan sebagai model penanganan karhutla dengan pendekatan klaster yang di dalamnya melibatkan peran aktif dari pemerintah, organisasi masyarakat, TNI, kelompok Masyarakat Peduli Api, perusahaan swasta di tiga lokasi tersebut.

Sementara itu, Direktur Pengendalian Hutan dan Lahan, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK, R Basar Manullang mengungkapkan, pihaknya sudah mapping desa-desa rawan karhutla di Indonesia. “Tahun ini ada 1.200 desa yang menjadi sasaran pencegahan karhutla,” ungkap Basar.

Dia menambahkan, dukungan pencegahan karhutla yang dilakukan oleh Kemitraan dan Pemda Pulang Pisau sedang digalakkan di tingkat desa. “Mari kita bersama-sama bergandengan tangan, bersama masyarakat kita melakukan upaya-upaya pengendalian karhutla untuk kebaikan bangsa dan negara yang kita cintai ini,” ajak dia.

Terpopuler

Artikel Terbaru