PULANG PISAU, PROKALTENG.CO – Direktur Eksekutif Kemitraan, Laode M
Syarif mengungkapkan, tata kelola gambut dan lingkungan di kabupaten Pulang
Pisau (Pulpis) tidak hanya mendapat perhatian nasional, namun juga di tingkat
internasional.
Terlebih ancaman kebakaran hutan
dan lahan (karhutla) di kawasan gambut. “Saya sangat senang, bahwa hotspot di Kabupaten
Pulpis saat ini berkurang,†kata Laode saat rapat koordinasi teknis penanganan
karhutla kabupaten Pulpis tahun 2021 yang yang dilakukan secara virtual, Senin
(12/4).
Oleh karena itu, lanjut dia,
upaya-upaya mencegah kebakaran hutan
harus dapat dilakukan dengan baik. “Karena upaya pemadaman karhutla itu adalah
satu upaya yang terlambat,†tegas Laode.
Mantan Wakil Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) RI itu berharap, luas lahan gambut yang ada di
Kalimantan Tengah sekitar 2,7 juta hektare dan sekitar 11,7 persen berada di
kabupaten Pulpis dapat dijaga dan dirawat dengan baik demi nama baik semua.
“Dan yang paling penting adalah
demi kesejahteraan dan masa depan anak cucu yang ada di Kalimantan Tengah,
khususnya di kabupaten Pulpis,†harap Laode.
Dia juga mengaku sangat hargai
upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui instruksi yang sangat
jelas oleh presiden maupun Menteri LHK bahkan kepada gubernur dan dan bupati. “Terus
terang kami sangat menghargai terjadinya penurunan insiden karhutla yang
sebelumnya setiap tahun selalu menyusahkan kita yang akibatnya sampai luar
negeri,†ucapnya.
Laode mengungkapkan, lembaga
kemitraan sebelumnya fokus pada isu-isu tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam sejarahnya kemitraan juga ikut membantu pendirian KPU, KPK membantu
Ombudsman, tata kelola Kemendagri khususnya tahap awal upaya desentralisasi
otonomi daerah.
Sekarang, lanjut dia, pihaknya
telah melebarkan sayap dan masuk ke isu-isu perubahan iklim, kegiatan sosial
dan isu-isu pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan. “Oleh karena itu,
Kemitraan bekerja sama dengan KLHK, BRGM dan tentunya juga dengan pemerintah
daerah untuk masalah isu lingkungan,†ucapnya.