NANGA BULIK, PROKALTENG.CO – Wakil Bupati Lamandau, Abdul Hamid, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lamandau Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna 2 Masa Sidang II Tahun Sidang 2025/2026 di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Lamandau, Selasa (31/3/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lamandau, Herianto, dan dihadiri oleh jajaran anggota dewan serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
Dalam pidatonya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa pembangunan tahun 2025 mengusung tema “Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas dan Daerah yang Kondusif untuk Mendukung Akses Layanan Dasar dan Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal”.
“Terdapat empat prioritas utama yang dijalankan, yakni peningkatan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan reformasi birokrasi,” ucapnya.
Terkait laporan keuangan, dipaparkan Abdul Hamid bahwa Pemkab Lamandau mencatatkan performa yang cukup stabil yaitu Pendapatan Daerah. Yakni dari target Rp940,11 miliar, terealisasi sebesar Rp920,72 miliar atau mencapai 97,93%. Menariknya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) melampaui target hingga 108,45%.
“Belanja Daerah Dari anggaran sebesar Rp1,07 triliun, terealisasi sebesar Rp1,002 triliun atau 93,13%. Pemerintah terus berupaya menggali potensi pendapatan daerah dengan prinsip tidak memberatkan masyarakat, namun tetap efektif dalam mendukung pembangunan,”ujar wabup.
Selain angka keuangan, LKPJ tersebut juga memaparkan keberhasilan pembangunan manusia dan sosial di Kabupaten Lamandau sebagai berikut:
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Meningkat signifikan menjadi 74,46, yang menempatkan Kabupaten Lamandau dalam kategori “Tinggi”.
- Angka Kemiskinan: Mengalami penurunan menjadi 3,33% dibandingkan tahun sebelumnya.
- Tingkat Pengangguran Terbuka: Berhasil ditekan hingga angka 3,07%.
- Pertumbuhan Ekonomi: Tercatat stabil pada angka 3,14%.
Wabup juga menekankan bahwa alokasi anggaran tetap diprioritaskan pada sektor wajib, yakni 20% untuk pendidikan dan 10% untuk kesehatan dari total belanja daerah, guna memastikan kualitas hidup masyarakat terus meningkat.
“Penyerahan LKPJ ini diharapkan dapat segera dibahas oleh DPRD untuk mendapatkan rekomendasi demi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depannya,” tandasnya. (bib)
