NANGA BULIK, PROKALTENG.CO – Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra menghadiri Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan II Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (28/7/2025) kemarin itu, menjadi forum penting untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah di Kalimantan Tengah selama periode April hingga Juni 2025.
Rapat koordinasi tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, yang mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran.
Kehadiran Wakil Gubernur menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya rapat koordinasi TEPRA. Ia menekankan pentingnya evaluasi berkala sebagai langkah proaktif dalam memastikan penggunaan anggaran daerah tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
“Saya mengapresiasi kegiatan tersebut Rakor TEPRA bertujuan untuk mengevaluasi dan mengawasi realisasi anggaran pada triwulan II tahun 2025, memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku,” katanya.
Bupati juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamandau berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi, dan penguatan pengawasan internal.
“Komitmen ini sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk Kabupaten Lamandau dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” jelasnya.
Sebelumnya Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, menekankan bahwa pelaksanaan rakor ini memiliki arti penting sebagai forum evaluatif untuk memperkuat tata kelola anggaran, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Disampaikan Edy bahwa efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah merupakan fondasi utama dalam mendukung pencapaian pembangunan yang merata, adil, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
“Rapat koordinasi ini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan ataupun menyalahkan pihak-pihak tertentu, tetapi merupakan ruang bersama untuk melakukan evaluasi objektif, membangun solusi, dan menyusun langkah-langkah percepatan pelaksanaan anggaran agar program pembangunan dapat berjalan sesuai sasaran,”ujarnya.
Wakil Gubernur juga menambahkan secara langsung bahwa seluruh perangkat daerah harus menjadikan forum ini sebagai refleksi kinerja dan momentum pembenahan tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, upaya untuk mendorong pertumbuhan daerah tidak cukup hanya dengan mengejar angka realisasi semata, tetapi harus menjamin kualitas belanja yang berdampak nyata bagi publik.
“Tahun 2025 merupakan fase awal pelaksanaan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru. Oleh karena itu, saya minta seluruh OPD untuk lebih serius, cepat, dan cermat dalam mengelola anggaran, serta fokus pada program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat,” tandasnya. (humas/bib)