NANGA BULIK, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten Lamandau mulai mematangkan langkah strategis. Dalam penyusunan anggaran tahun mendatang. Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, secara resmi membuka kegiatan entry meeting evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026 bersama Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Acara yang berlangsung di Aula Bappedalitbang Kabupaten Lamandau pada Rabu (22/4) ini, dihadiri oleh jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Koordinator Bidang Pengawasan BPKP yang bergabung secara daring.
Dalam arahannya, Bupati Rizky menekankan bahwa kehadiran BPKP sangat krusial untuk menjaga, agar roda perencanaan dan penganggaran daerah tetap berada di jalur yang benar—terukur, akuntabel, dan sesuai regulasi.
“Evaluasi ini penting untuk menyamakan persepsi. Kita ingin memastikan dokumen perencanaan disusun secara akuntabel sehingga menjadi pedoman utama yang kuat dalam penyusunan APBD nanti,” ujar Rizky kepada awak media.
Adapun evaluasi tahun ini akan menitikberatkan pada lima sektor vital yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Antara lain pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan dan pencegahan stunting.
Menurut Bupati, kelima sektor tersebut adalah pilar utama pembangunan daerah yang harus selaras dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan.
Selain aspek akuntabilitas, kegiatan ini menjadi ajang sinkronisasi antara perencanaan tahunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rizky berharap momentum ini dapat menajamkan arah pembangunan, agar lebih fokus dan memberikan manfaat nyata.
“Kita ingin pembangunan di Lamandau tidak hanya sekadar berjalan, tapi harus unggul, sejahtera, dan berkeadilan. Kehadiran tim evaluator BPKP kami sambut baik untuk memberikan masukan konstruktif,” tambahnya.
Menutup sambutannya, Bupati Rizky memberikan instruksi tegas kepada seluruh kepala perangkat daerah yang menjadi objek evaluasi. Ia meminta agar seluruh jajaran bersikap kooperatif dan transparan.
“Seluruh OPD wajib mendukung tim BPKP, penyiapan data dan informasi harus cepat dan akurat dan kelancaran proses evaluasi diharapkan menghasilkan rekomendasi yang mampu meningkatkan kualitas perencanaan daerah,” tandasnya.
Dengan sinergi ini, Pemkab Lamandau optimis dapat mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih sekaligus mempercepat pembangunan di seluruh lini. (bib)
