NANGA BULIK, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau tengah menyiapkan penerapan sistem parkir elektronik (e-parkir) di lingkungan RSUD Gusti Abdul Gani sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menciptakan tata kelola parkir yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Rencana tersebut saat ini masih dalam tahap persiapan dan pembahasan teknis, sebagaimana disampaikan Wakil Bupati Lamandau Abdul Hamid di Nanga Bulik, Kamis (11/6).
Langkah tersebut diambil karena pengelolaan parkir di kawasan rumah sakit milik daerah itu dinilai belum berjalan optimal. Bahkan, terdapat indikasi praktik parkir liar yang berpotensi menyebabkan kebocoran pendapatan daerah.
Abdul Hamid menegaskan, penerapan sistem e-parkir akan meminimalisasi celah kebocoran karena seluruh transaksi parkir tercatat secara digital.
“Dengan sistem parkir elektronik, seluruh transaksi parkir akan tercatat secara digital sehingga lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, penerapan sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Lamandau,” ujar Abdul Hamid.
Menurutnya, sistem e-parkir juga akan mendukung program digitalisasi keuangan daerah. Masyarakat nantinya dapat melakukan pembayaran tarif parkir menggunakan uang elektronik.
Meski demikian, pemerintah daerah memastikan kebijakan tersebut tidak akan menyulitkan masyarakat. Bagi warga yang belum memiliki atau belum terbiasa menggunakan uang elektronik, pengelola tetap akan menyediakan mekanisme pembayaran alternatif.
Pemkab Lamandau berharap modernisasi tata kelola parkir ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Melalui penerapan e-parkir, pengunjung RSUD Gusti Abdul Gani diharapkan memperoleh kepastian tarif dan rasa aman saat memanfaatkan fasilitas parkir.
Saat ini, pemerintah daerah bersama instansi terkait masih mematangkan regulasi serta infrastruktur yang dibutuhkan sebelum sistem tersebut diterapkan.
“Rencana penerapan sistem tersebut saat ini masih dalam tahap persiapan dan pembahasan teknis guna memastikan pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pemerintah daerah,” pungkas Abdul Hamid. (bib)
