NANGA BULIK, PROKALTENG.CO – Pj Bupati Lamandau Lilis Suriani, bersama jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) nasional implementasi pendidikan antikorupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah, oleh Kemendagri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), secara virtual di ruang rapat Pj Bupati Lamandau.
Acara yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut. Diselenggarakan di ruang sasana Bhakti Praja, Gedung C, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat dan diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia.
PJ Bupati Lamandau Lilis Suriani menyampaikan yang disampaikan Mendagri RI Jend.Pol (Purn) Muhammad Tito Karnavian MA PhD. Bahwa dalam gerakan antikorupsi ini, harus bekerja bersama, menjadi gelombang besar sehingga akhirnya gerakan ini akan betul-betul merubah budaya yang permisif menjadi batu tonggakan baru.
“Peran serta dari seluruh stakeholder terutama dari bidang pendidikan untuk bersama-sama KPK, di depan untuk menekan budaya korupsi di Indonesia, untuk Indonesia yang lebih baik dan saya yakin kalau budaya korupsi ini tertekan, juga kehidupan kita akan lebih baik. Dan juga kita tidak ingin korupsi karena kita juga tidak ingin ada masalah hukum,” katanya Rabu (7/2).
Rakor tersebut diselenggarakan untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam mengimplementasikan strategi pendidikan antikorupsi, di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
Pada Rakor tersebut juga diserahkan dokumen Strategi Nasional pendidikan antikorupsi, buku panduan implementasi pendidikan antikorupsi dasar dan menengah, serta modul pembelajaran pendidikan antikorupsi kepada seluruh Kepala Daerah yang diterima secara simbolis oleh Pj Gubernur DKI Jakarta dan Pj Gubernur Banten.
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi sejak dini demi terciptanya masyarakat dan pemerintahan yang jujur, adil, dan beradab. (Bib)