SAMPIT, PROKALTENG.CO– Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H. Halikinnor. Meminta kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Murjani Sampit untuk bisa kembali mengaktifkan divisi hubungan masyarakat (Humas). Hal itu untuk mempermudah komunikasi antar instansi dan media. Sehingga tidak lagi terjadi salah informasi yang diterima oleh masyarakat.
“Saya ingin divisi humas di RSUD dr Murjani diaktifkan kembali. Ini untuk menghindari miss informasi di masyarakat,”ujarnya, Sabtu (27/1).
Halikin menilai, kesalahan informasi yang diterima masyarakat, dapat membuat citra layanan kesehatan yang terbesar di Kotim itu menjadi buruk. Padahal Pemerintah Kabupaten Kotim sendiri telah menggelontorkan anggaran yang cukup besar untuk layanan kesehatan bagi masyarakat Kotim.
“Kita telah menganggarkan Rp 60 miliar untuk fasilitas kesehatan. Jadi jangan sampai ada yang tidak terlayani dengan baik. Jangan sampai juga ada miss komunikasi,”sebutnya.
Ia mengatakan, masalah kesehatan merupakan masalah yang sensitif dan krusial. Sehingga jika terjadi miss komunikasi antara pelayan kesehatan dan masyarakat, maka dapat memicu kegaduhan. Dengan adanya divisi Humas tersebut, diharapkan informasi terkait pelayanan kesehatan bisa tersampaikan dengan baik di masyarakat. (sli/kpg/ind).
SAMPIT, PROKALTENG.CO– Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H. Halikinnor. Meminta kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Murjani Sampit untuk bisa kembali mengaktifkan divisi hubungan masyarakat (Humas). Hal itu untuk mempermudah komunikasi antar instansi dan media. Sehingga tidak lagi terjadi salah informasi yang diterima oleh masyarakat.
“Saya ingin divisi humas di RSUD dr Murjani diaktifkan kembali. Ini untuk menghindari miss informasi di masyarakat,”ujarnya, Sabtu (27/1).
Halikin menilai, kesalahan informasi yang diterima masyarakat, dapat membuat citra layanan kesehatan yang terbesar di Kotim itu menjadi buruk. Padahal Pemerintah Kabupaten Kotim sendiri telah menggelontorkan anggaran yang cukup besar untuk layanan kesehatan bagi masyarakat Kotim.
“Kita telah menganggarkan Rp 60 miliar untuk fasilitas kesehatan. Jadi jangan sampai ada yang tidak terlayani dengan baik. Jangan sampai juga ada miss komunikasi,”sebutnya.
Ia mengatakan, masalah kesehatan merupakan masalah yang sensitif dan krusial. Sehingga jika terjadi miss komunikasi antara pelayan kesehatan dan masyarakat, maka dapat memicu kegaduhan. Dengan adanya divisi Humas tersebut, diharapkan informasi terkait pelayanan kesehatan bisa tersampaikan dengan baik di masyarakat. (sli/kpg/ind).
