SAMPIT, PROKALTENG.CO – Upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan terus diperkuat oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Hal ini ditegaskan oleh Wakil Bupati Kotim, Irawati, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Bebas dari Korupsi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Rabu (19/3).
Kegiatan yang dihadiri kepala daerah dari berbagai provinsi ini menjadi ajang diskusi mengenai strategi pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
“Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan sinergi yang kuat, tata kelola pemerintahan bisa terus ditingkatkan demi pelayanan publik yang optimal,” ujar Irawati.
Dalam rakor tersebut, Direktur KPK, Ely Kusumastuti, memaparkan data jumlah laporan dugaan korupsi di sejumlah daerah, termasuk Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang mencatat 309 laporan selama periode 2020-2024.
Ia juga menyoroti beberapa titik rawan korupsi dalam tata kelola pemerintahan, seperti pengelolaan anggaran, manajemen ASN, dan aset daerah.
KPK juga terus memantau efektivitas pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP), yang mencakup delapan area intervensi, seperti perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta optimalisasi pendapatan daerah.
Menanggapi hal tersebut, Irawati menegaskan Pemerintah Kabupaten Kotim akan terus meningkatkan pengawasan internal guna memastikan setiap kebijakan dan program berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Kami berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dengan mengoptimalkan sistem pengawasan dan pencegahan korupsi. Kolaborasi dengan KPK dan lembaga terkait akan terus diperkuat agar tata kelola pemerintahan semakin baik,” tutupnya. (sli/ ans/kpg)