SAMPIT, PROKALTENG.CO– Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), kembali berhasil mempertahankan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sepuluh kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun Anggaran 2023.Penyerahan WTP dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng, M. Ali Asyhar kepada Bupati Kotim.
“Kita kembali menerima Opini WTP dari BPK RI, Dan itu menjadi semangat kami untuk terus menerus memperbaiki tata pengelolaan keuangan Kabupaten Kotim,” kata Bupati Kabupaten Kotim H.Halikinnor, saat acara penyerahan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2023 di auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng di Kota Palangkaraya, Senin (20/5).
Dirinya mengatakan BPK RI Perwakilan Kalteng telah melakukan audit terhadap LKPD tahun anggaran 2023 melalui pemeriksaan interim atau pendahuluan pada Februari 2024 dan pemeriksaan substantif atau rinci yang dilaksanakan 14 Maret sampai 29 April 2024. Dari hasil pemeriksaan tersebut Kabupaten Kotim menerima opini WTP dari BPK RI.
“Ini menjadi suatu kebanggaan sekaligus memacu semangat kami untuk terus memperbaiki tata pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporannya agar yang lebih baik dan membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat,” ucap Halikin.
Ia juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama pemeriksaan tersebut, dan dalam menindaklanjuti temuan-temuan dalam pemeriksaan, pihaknya telah menyusun rencana aksi yang dalam implementasinya diharapkan adanya bimbingan dan arahan dari BPK RI agar dapat diselesaikan tepat waktu.
“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kotim dan dukungan DPRD serta masyarakat, dan mengajak seluruh pihak yang terlibat agar dapat mempertahankan prestasi ini,” ujar Halikin.
Orang Nomor satu di Kabupaten Kotim ini juga mengatakan tantangan ke depannya adalah masalah pertanggungjawaban, keadilan serta kesejahteraan masyarakat, di antaranya penyesuaian atau penyederhanaan atas regulasi tata kelola pemerintah daerah yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan atau regulasi-regulasi pusat yang baru.
“Selain itu disiplin dan bijaksana dalam menggunakan sumber dana untuk pembiayaan program-program atau kegiatan yang telah ditentukan.Inovasi riil dan prioritas untuk program maupun kegiatan yang bisa berdampak langsung terhadap keadilan, kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut juga hadir Ketua DPRD Kotim Dra.Rinie, Sekretaris Daerah Fajrurrahman dan jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Kotim. (bah)