SAMPIT, PROKALTENG.CO – Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) resmi dilantik. Organisasi ini diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah, dalam memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Pelantikan yang digelar di salah satu gedung pertemuan di Jalan Cilik Riwut KM 3 Sampit, Selasa (21/7), dihadiri Wakil Bupati Kotim Irawati, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir, Ketua DPW TMI Kalteng Sumiasih, Wakil Ketua DPRD Kotim sekaligus Ketua Dewan Pembina DPD TMI Kotim Juliansyah, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, penyuluh pertanian, serta sejumlah undangan.
Bupati Kotim Irawati menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Ia berharap Tani Merdeka Indonesia dapat berperan aktif memperjuangkan kepentingan petani sekaligus mendorong kemajuan sektor pertanian di Kotim.
“Semoga amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat pengabdian untuk memperjuangkan kemajuan sektor pertanian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Irawati.
Menurutnya. Sektor pertanian merupakan salah satu pilar penting pembangunan daerah. Kotim memiliki potensi besar di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, hingga perikanan yang perlu dikembangkan secara optimal melalui kolaborasi pemerintah, petani, pelaku usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan.
Irawati berharap keberadaan Tani Merdeka Indonesia dapat memperkuat kelembagaan petani, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, mendorong pemanfaatan teknologi, memperluas akses pasar, serta mendukung terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan.
Ia juga mendorong pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Kotim untuk aktif menyerap aspirasi petani dan menghadirkan solusi atas berbagai persoalan di lapangan.
“Pelantikan ini bukan akhir, tetapi awal dari pengabdian. Saya berharap pengurus dapat menghadirkan program nyata yang memberikan manfaat langsung bagi petani dan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir. Mengatakan, pelantikan pengurus DPD Kotim merupakan bagian dari penguatan organisasi hingga tingkat daerah dan desa.
Menurutnya, organisasi harus hadir langsung mendampingi petani dalam menghadapi berbagai kendala, termasuk persoalan pupuk, irigasi, bantuan pertanian, hingga akses terhadap program pemerintah.
“Kami ingin organisasi ini hadir di lapangan. Masih banyak kelompok tani yang belum memahami cara mengurus RDKK, mendapatkan pupuk, maupun mengakses bantuan. Di sinilah peran Tani Merdeka untuk mendampingi dan menjembatani petani dengan pemerintah,” jelas Don.
Ia menekankan, kepengurusan Tani Merdeka Indonesia tidak boleh hanya aktif di tingkat kabupaten. Organisasi tersebut harus diperkuat hingga tingkat kecamatan dan desa agar berbagai persoalan pertanian dapat diketahui secara langsung dan segera dicarikan solusi.
“Target kami membentuk kepengurusan sampai kecamatan dan desa. Persoalan seperti irigasi, kekeringan, kebutuhan pompa, pupuk, dan berbagai kebutuhan petani harus bisa kita identifikasi dari bawah,” katanya.
Don berharap Tani Merdeka Indonesia dapat menjadi jembatan antara petani, pemerintah, dan dunia usaha sehingga berbagai program pembangunan pertanian dapat berjalan lebih tepat sasaran.
Ketua Dewan Pembina DPD Tani Merdeka Indonesia Kotim yang juga Wakil Ketua DPRD Kotim, Juliansyah. Menilai keberadaan organisasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat gerakan pembangunan pertanian di Kotim.
Ia berharap Tani Merdeka Indonesia dapat ikut menggenjot produktivitas pertanian, khususnya di wilayah yang memiliki potensi pengembangan lahan pertanian dan persawahan.
“Kita berharap dengan hadirnya Tani Merdeka Indonesia di Kotim, sektor pertanian semakin kita dorong. Berbagai persoalan petani, termasuk pupuk dan kebutuhan sarana produksi, harus kita perjuangkan bersama,” ujar Juliansyah.
Ia menambahkan, pihaknya juga mendorong optimalisasi program pencetakan sawah dan pengembangan lahan pertanian sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah.
“Kami akan terus berjuang dan berkoordinasi dengan pemerintah agar sektor pertanian mendapatkan dukungan yang maksimal, termasuk dalam pengembangan dan pencetakan sawah,” pungkasnya.(bah/kpg)
