SAMPIT, PROKALTENG.CO – Berstatus sebagai salah satu sentra perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia, ternyata tak menjamin harga minyak goreng di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) stabil.
Ironisnya, minyak goreng bersubsidi pemerintah, Minyak Kita, justru menjadi salah satu komoditas utama penyumbang inflasi di daerah tersebut. Kondisi anomali ini memantik perhatian serius Wakil Bupati (Wabup) Kotim, Irawati.
Ia pun turun langsung menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu produsen Minyak Kita di Sampit, belum lama ini. Hasilnya, tim menemukan indikasi karut-marut pada rantai distribusi yang membuat harga jual di tingkat pedagang melambung tinggi.
Irawati mengungkapkan, berdasarkan pengecekan fisik, ketersediaan stok MinyaKita di Kotim sebenarnya sangat mencukupi.
Akar masalahnya terletak pada mekanisme penyaluran yang terlalu panjang, sehingga memicu pembengkakan biaya operasional sebelum produk sampai ke tangan konsumen.
“Stok sebenarnya aman. Yang menjadi sorotan kami adalah sistem distribusinya. Jangan sampai terlalu banyak mata rantai penyaluran. Alur dari produsen ke Bulog, lalu dilanjutkan ke mitra, harus dipastikan berjalan efektif agar harga di pasaran tetap terkendali,” tegas Irawati.
Dia mengaku heran dengan situasi ini. Sebagai lumbung sawit nasional, Kotim seharusnya terbebas dari gejolak harga minyak goreng.
“Ini yang menjadi tanda tanya besar bagi kami. Kotim lumbung sawit, tetapi minyak goreng malah memicu inflasi. Setelah kami turun ke lapangan, ternyata penyakitnya memang ada pada pola distribusi,” ujarnya.
Selain rantai penyaluran yang panjang, sidak tersebut juga menguak adanya penyunatan kuota pasokan Minyak Kita kepada para mitra Bulog. Jika sebelumnya setiap pengiriman bisa mencapai 50 dus, kini jumlahnya menyusut drastis menjadi hanya 20 dus.
Penyusutan pasokan ini, tak pelak memicu kelangkaan barang di pasaran yang berujung pada lonjakan harga jual ke masyarakat. Merespons rentetan temuan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi khususdengan pihak Bulog dan instansi terkait. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk menata ulang tata niaga minyak bersubsidi.
“Kami akan segera menindaklanjuti hasil sidak ini. Tujuannya jelas, agar distribusi MinyaKita berjalan efektif, pasokan di pasaran aman, dan masyarakat bisa membeli minyak goreng sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah,” pungkasnya. (bah/kpg)
