SAMPIT, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus berbenah menuju era pemerintahan yang transparan dan terbuka. Kini, masyarakat bisa mengakses informasi publik pemerintah daerah hanya lewat genggaman tangan.
Melalui aplikasi PPID Mobile berbasis Android dan loket Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Sampit, Pemkab Kotim resmi membuka “pintu rahasia” informasi publik bagi seluruh warga.
Langkah digital ini menjadi gebrakan nyata Pemkab Kotim untuk memangkas jarak antara masyarakat dan pemerintah dalam memperoleh informasi.
Warga kini bisa mengajukan permohonan, menyampaikan keberatan, hingga mengunduh dokumen publik tanpa harus datang ke kantor pemerintah.
Wakil Bupati Kotim, Irawati, mengatakan transformasi ini adalah komitmen daerah dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, terbuka, dan mudah dijangkau masyarakat hingga ke pelosok.
“Melalui inovasi digital ini, kami ingin memastikan keterbukaan informasi benar-benar hadir sampai ke tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya, Rabu (15/10).
Menurut Irawati, program PPID Mobile dan loket PPID MPP merupakan bagian dari strategi besar Pemkab Kotim memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik 2025.
Pemerintah tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga memperkuat kelembagaan PPID dan memperluas jangkauan layanan.
“Kami tidak ingin keterbukaan informasi hanya sebatas formalitas. Yang kami dorong adalah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Selain memperluas akses digital, Pemkab Kotim juga menggandeng media massa dan berbagai pihak lain untuk memperkuat budaya transparansi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Media punya peran penting dalam menyebarkan informasi yang akurat dan mendorong keterbukaan. Karena itu, kami ingin terus memperkuat kolaborasi dengan insan pers,” tambahnya.
Dengan dukungan sistem digital dan semangat kolaboratif, Pemkab Kotim optimistis mampu memenuhi standar keterbukaan informasi publik nasional.
“Keterbukaan informasi bagi kami bukan beban, tapi tanggung jawab moral untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan dipercaya masyarakat,” pungkas Irawati. (mif/jpg)