SAMPIT, PROKALTENG.CO– Menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Shalahuddin, mengingatkan kepada seluruh kepala desa dan lurah untuk tetap menjaga netralitas.
Ia menekankan kepada para kepala desa (kades) tersebut untuk tidak terpengaruh dan terus mementingkan kepentingan masyarakat. “Kepentingan masyarakat dan negara harus diutamakan. Saya meminta kepada semua kepala desa dan lurah untuk tetap teguh menjaga netralitas,” ujarnya, Jumat (4/10).
Shalahuddin berharap, agar seluruh masyarakat dapat mengekspresikan hak politiknya sesuai dengan pilihan masingmasing tanpa adanya intervensi dari pihak tertentu. Hal ini sangat penting menjelang pelaksanaan pilkada yang dijadwalkan pada 27 November 2024 untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati.
“Kami ingin pilkada ini berlangsung sesuai dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Jangan ada intervensi dari pihak tertentu,” tambahnya.
Shalahuddin juga menegaskan bahwa meskipun kepala desa dan lurah memiliki hak suara, mereka sebaiknya menyimpan pilihan tersebut untuk diri sendiri dan tidak menunjukkan dukungan kepada calon tertentu.
“Setiap orang memiliki hak untuk memilih, tetapi kita harus memastikan bahwa pilihan itu tidak memicu ketegangan atau konflik di masyarakat,” bebernya.
Ia menekankan pentingnya peran kepala desa dalam memastikan kelancaran pesta demokrasi ini. Semua kepala desa diminta untuk menjaga komitmen mereka agar tidak terlibat dalam kampanye atau menunjukkan keberpihakan kepada calon tertentu, demi menghindari perpecahan di masyarakat.
“Netralitas adalah kunci untuk menjaga keharmonisan dan integritas dalam pelaksanaan pilkada,” tuturnya.
Saat ini, tahapan kampanye telah dimulai dan berlangsung dari 25 September hingga 23 November 2024. Selama masa tersebut, netralitas aparatur sipil negara (ASN), termasuk kepala desa dan lurah, menjadi sorotan, terutama dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Isu terkait keterlibatan pejabat yang sedang menjabat dalam pemilu seringkali menjadi perhatian khusus. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif dan mendukung pelaksanaan pilkada yang adil dan demokratis di Kotim. (mif/ens/kpg)