SAMPIT, PROKALTENG.CO– Adanya dugaan aktivitas pelabuhan batu bara di Desa Luwuk Bunter, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) membuat warga sekitar merasa terganggu. Mereka melayangkan protes karena merasa terdampak akibat aktivitas tersebut. Hal itupun menarik perhatian Bupati Kotim, H.Halikinnor.
Dirinya langsung merespon protes warga tersebut, dan langsung membuat tim untuk menelusuri langsung aktivitas pelabuhan tambang itu, apa yang membuat warga sekitar terganggu, Sehingga hal tersebut dapat diatasi.
“Terkait protes warga adanya pelabuhan tambang di Luwuk Bunter saya memang ada melihat protes warga. Kita akan turunkan tim untuk menelusuri itu,” ujar Halikin Senin (29/4).
Dirinya menyebutkan, protes bisa saja terjadi jika masyarakat sekitar merasa terganggu akibat aktivitas tersebut. Meskipun hal itu adalah wewenang dari pemerintah pusat, namun dirinya akan tetap menurunkan tim untuk terjun langsung dalam melakukan koordinasi dengan pimpinan wilayah setempat.
“Bukan berarti kita menolak investasi. Tetapi investasi itu harus aman dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar,” terang Halikin.
Ia juga meminta kepada tim yang menelusuri keluhan-keluhan warga yang melayangkan protes. Dari informasi yang diterimanya, perusahaan yang melakukan pembangunan pelabuhan batu bara itu memiliki wilayah konsesi izin di Kabupaten Katingan. Halikin sendiri belum mengetahui alasan pelabuhan tersebut dibangun di Kabupaten Kotim.
“Kita telusuri dulu apa yang mengganggu. Apakah gara-gara debu atau penumpukkan di jalan yang mengganggu lalulintas. Kita akan cari solusinya. Kalau sama-sama menguntungkan, kita welcome saja karena investasi bisa menambah lapangan kerja,” tandasnya.(sli/kpg)
SAMPIT, PROKALTENG.CO– Adanya dugaan aktivitas pelabuhan batu bara di Desa Luwuk Bunter, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) membuat warga sekitar merasa terganggu. Mereka melayangkan protes karena merasa terdampak akibat aktivitas tersebut. Hal itupun menarik perhatian Bupati Kotim, H.Halikinnor.
Dirinya langsung merespon protes warga tersebut, dan langsung membuat tim untuk menelusuri langsung aktivitas pelabuhan tambang itu, apa yang membuat warga sekitar terganggu, Sehingga hal tersebut dapat diatasi.
“Terkait protes warga adanya pelabuhan tambang di Luwuk Bunter saya memang ada melihat protes warga. Kita akan turunkan tim untuk menelusuri itu,” ujar Halikin Senin (29/4).
Dirinya menyebutkan, protes bisa saja terjadi jika masyarakat sekitar merasa terganggu akibat aktivitas tersebut. Meskipun hal itu adalah wewenang dari pemerintah pusat, namun dirinya akan tetap menurunkan tim untuk terjun langsung dalam melakukan koordinasi dengan pimpinan wilayah setempat.
“Bukan berarti kita menolak investasi. Tetapi investasi itu harus aman dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar,” terang Halikin.
Ia juga meminta kepada tim yang menelusuri keluhan-keluhan warga yang melayangkan protes. Dari informasi yang diterimanya, perusahaan yang melakukan pembangunan pelabuhan batu bara itu memiliki wilayah konsesi izin di Kabupaten Katingan. Halikin sendiri belum mengetahui alasan pelabuhan tersebut dibangun di Kabupaten Kotim.
“Kita telusuri dulu apa yang mengganggu. Apakah gara-gara debu atau penumpukkan di jalan yang mengganggu lalulintas. Kita akan cari solusinya. Kalau sama-sama menguntungkan, kita welcome saja karena investasi bisa menambah lapangan kerja,” tandasnya.(sli/kpg)
