PANGKALAN BUN, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor). Membahas kesiapan penyelenggaraan angkutan lebaran Tahun 2026 di Aula Sangga Banua Kantor Bupati Kobar, Kamis (5/3),
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati, Suyanto, dan dihadiri oleh sejumlah instansi di lingkungan Pemkab Kobar, instansi vertikal di bawah kementerian, serta pihak operator atau penyedia layanan angkutan.
Dalam sambutannya, Suyanto menekankan pentingnya langkah antisipatif dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan angkutan Lebaran.
“Dengan melihat data dan perkembangan dari tahun ke tahun, perlu dilakukan upaya atau langkah-langkah antisipasi dan deteksi dini terhadap kemungkinan yang akan terjadi pada penyelenggaraan angkutan Lebaran Tahun 2026,” ujar Suyanto.
Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung kelancaran layanan transportasi selama periode mudik Lebaran.
“Pemerintah baik pihak pengawas maupun penyelenggara, pihak keamanan, operator, serta pengampu kebijakan lainnya agar saling berkolaborasi dan bersinergi dalam mendukung kelancaran angkutan Lebaran Tahun 2026,” tambahnya.
Menurutnya. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan layanan angkutan, mengingat wilayah ini memiliki sejumlah simpul transportasi penting seperti Bandara Iskandar, pelabuhan di Kecamatan Kumai, serta terminal yang melayani mobilitas masyarakat.
“Masyarakat yang mudik pada momen angkutan Lebaran tidak hanya dari Kobar saja, tetapi juga dari berbagai wilayah kabupaten sekitar hingga dari kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Karena itu perlu peran aktif berbagai pihak dalam mendukung layanan angkutan Lebaran,” jelas Suyanto.
Ia juga menekankan. Bahwa peningkatan layanan transportasi harus disertai perhatian terhadap aspek keamanan, kenyamanan, kondusivitas, serta jaminan keselamatan bagi pengguna jasa angkutan.
“Hal yang perlu diperhatikan tentunya peningkatan layanan, serta aspek lain. Seperti keamanan, kenyamanan, kondusivitas hingga jaminan keselamatan pengguna jasa layanan angkutan. Dengan demikian masyarakat dapat terlayani dengan baik,” pungkasnya. (mmc/ind)
