KASONGAN, PROKALTENG.CO – Hingga kini masalah pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat Katingan, seperti kesehatan, dan pendidikan, akan selalu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Katingan. Tidak hanya itu, masalah ini juga sudah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Katingan, untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan. Hal ini disampaikan Bupati Katingan Sakariyas, Rabu (27/4).
Menurut bupati, pelayanan publik seperti masalah kesehatan dan pendidikan juga akan terus mereka tingkatkan, agar tidak ada lagi keluhan di masyarakat. “Sebab kami menyadari kedua sektor ini, adalah pilar utama kemajuan di masyarakat,” terangnya.
Terkait dengan urusan kesehatan dan pendidikan ungkapnya, Pemerintah Kabupaten Katingan selalu mengalokasikan anggaran. Pada sektor pendidikan dan kesehatan ujar Sakariyas, sudah menjadi komitmen mereka untuk selalu memenuhi belanja Mandatory Spending atau anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah, dan kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD.
“Ini diluar gaji para pegawai. Jadi inilah yang kami lakukan dan ini hanya di dua sektor saja. Blm lagi sektor yang lainnya,” tandasnya.(eri)
KASONGAN, PROKALTENG.CO – Hingga kini masalah pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat Katingan, seperti kesehatan, dan pendidikan, akan selalu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Katingan. Tidak hanya itu, masalah ini juga sudah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Katingan, untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan. Hal ini disampaikan Bupati Katingan Sakariyas, Rabu (27/4).
Menurut bupati, pelayanan publik seperti masalah kesehatan dan pendidikan juga akan terus mereka tingkatkan, agar tidak ada lagi keluhan di masyarakat. “Sebab kami menyadari kedua sektor ini, adalah pilar utama kemajuan di masyarakat,” terangnya.
Terkait dengan urusan kesehatan dan pendidikan ungkapnya, Pemerintah Kabupaten Katingan selalu mengalokasikan anggaran. Pada sektor pendidikan dan kesehatan ujar Sakariyas, sudah menjadi komitmen mereka untuk selalu memenuhi belanja Mandatory Spending atau anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah, dan kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD.
“Ini diluar gaji para pegawai. Jadi inilah yang kami lakukan dan ini hanya di dua sektor saja. Blm lagi sektor yang lainnya,” tandasnya.(eri)
