KASONGAN – Lima fraksi di
DPRD Katingan telah sepakat untuk menerima dan membawa ke forum pembahasan
Raperda tentang Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2019 yang sebelumnya
diajukan Pemkab Katingan. Terkait hal ini, Pemkab Katingan memberikan apresiasi
dan menyampaikan ucapan terima kasih atas pandangan umum fraksi yang telah
sepakat untuk membahas Raperda tersebut.
Hal ini
disampaikan Bupati Katingan Sakariyas, dalam sambutan tertulisnya yang
disampaikan Wakil Bupati Katingan Sunardi NT Litang, pada rapat paripurna DPRD
Katingan, Kamis (18/6) lalu.
Disampaikan Sunardi, semua pandangan
yang disampaikan dalam pandangan umum fraksi terhadap Raperda itu, merupakan
sebuah masukan yang sangat berharga, dan akan menjadi bahan pembahasan lebih
lanjut, demi penyempurnaan Raperda tentang pelaksanaan APBD tahun 2019.
Dia juga
menjelaskan, ada beberapa poin penting yang perlu mendapatkan tanggapan pemerintah
daerah terkait pandangan umum masing-masing fraksi. Pertama yang dia jelaskan,
laporan keuangan yang tersaji dalam pelaksanaan APBD 2019, adalah laporan yang
sudah audited atau sudah diperiksa oleh BPK RI, dan telah mendapatkan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Ini semua
tidak terlepas dari pengawalan yang selalu dilakukan oleh legislatif terhadap
proses pelaksanaan APBD tahun 2019, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga
pertanggungjawaban,” jelasnya.
Kedua,
menanggapi capaian realisasi belanja daerah yang hanya 86,83 persen. Sehingga
hal ini menyebabkan Silpa tahun anggaran 2019 menjadi tinggi.
Menurut dia, hal
ini disebabkan karena terdapat beberapa sumber pendapatan yang baru masuk pada
akhir tahun 2019. Dia mencontohkan seperti pendapatan hibah yang diterima dari pemerintah
pusat untuk BPBD Kabupaten Katingan, dan bantuan keuangan dari Pemerintah
Provinsi Kalteng.
“Kedua hal
ini menyebabkan sampai akhir tahun anggaran dana tersebut tidak dapat terserap
dalam belanja daerah. Belum yang lainnya. Bisa jadi karena kurang matangnya
perencanaan,” ucapnya.
Namun demikian,
ujarnya, hal seperti ini akan dilakukan langkah penyempurnaan dalam proses
perencanaan kegiatan. Sehingga ke depan bisa terserap atau terealisasi secara
optimal.
“Oleh sebab
itulah kita berharap, agar program yang kita susun bisa terlaksana dengan baik,
perlu kerja sama dan bersinergi antara eksekutif dan legislatif. Jadi tidak
hanya kepada organisasi perangkat daerah saja, selaku pelaksana anggaran.
Semoga apa yang kita lakukan, bisa mewujudkan Katingan Bermartabat,”
pungkasnya.