KASONGAN, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan dalam beberapa tahun terakhir, berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Begitu juga LKPD tahun anggaran 2020.
Atas keberhasilan tersebut, Pemkab Katingan meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan RI. Penghargaan ini diserahkan Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah Hari Utomo dan diterima Wakil Bupati Katingan Sunardi, pada kegiatan koordinasi dan Fokus Group Discussion (FGD) percepatan penyaluran DAK fisik dan Dana Desa tahun anggaran 2021, di aula kantor BPKAD Katingan baru-baru ini.
Dengan adanya penghargaan ini Wakil Katingan Sunardi mengharapkan, agar prestasi opini WTP ini bisa terus dipertahankan pada tahun-tahun selanjutnya. Dia ingin, dalam pengelolaan dan susunan laporan keuangan, harus lebih baik lagi untuk tahun yang akan datang.
“Penghargaan opini WTP ini bukan merupakan akhir dari tujuan kita. Saya berharap kepada teman-teman SKPD untuk tidak selalu berpuas diri dengan apa yang diperoleh sekarang. Tetapi prestasi ini untuk dijadikan tantangan kita menjadi lebih baik pada masa yang akan datang,” ujar Sunardi.
Atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, Sunardi menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan pihak Kementerian Keuangan RI. Begitu juga kepada semua pihak yang berupaya menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.
"Salah satunya hal ini tentu berkat bimbingan dari Kanwil Dirjen Pembendaharaan Provinsi Kalteng. Sehingga akhirnya kami telah mendapatkan opini WTP dari pihak BPK-RI perwakilan Kalteng beberapa waktu yang lalu," ucapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah Hari Utomo menjelaskan, bahwa opini merupakan pernyataan profesional dari pemeriksa keuangan terhadap kewajaran informasi keuangan yang dituangkan dalam LKPD.
Tujuan rencana atas laporan keuangan adalah, untuk memberikan pendapat atau opini atas informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan baik itu dari dana Pusat, maupun oleh Pemerintah Daerah.
Dijelaskanya, opini WTP yang bisa diraih atau disandang oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dari BPK RI, diberikan dengan beberapa pertimbangan. Pertama adalah adanya sistem pengendalian internal yang memadai.
Selanjutnya adanya penyajian yang transparansi keuangan. "Sehingga laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan atau mengacu pada standar akuntasi pemerintahan khusus di Kabupaten Katingan,” tandasnya.