KUALA KAPUAS,PROKALTENG.CO – Angka stunting di Kabupaten Kapuas mengalami lonjakan cukup signifikan. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting naik dari 16,2 persen pada 2023 menjadi 22,5 persen di tahun 2024.
Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk bergerak cepat dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (P3S) tahun 2025 di Aula Bapperida Kapuas, Selasa (19/8).
Rakor yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kapuas Dr Usis I Sangkai, turut dihadiri para kepala perangkat daerah, camat, hingga perwakilan dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan.
“Stunting bukan sekadar persoalan kesehatan, tapi juga menyangkut masa depan kualitas sumber daya manusia kita. Karena itu, kenaikan ini harus menjadi perhatian serius,” tegas Usis dalam arahannya.
Menurut Usis, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendirian. Keterlibatan lintas sektor, masyarakat, hingga dunia usaha sangat penting agar intervensi penurunan stunting benar-benar terasa di lapangan.
“Dengan kerja bersama, kami optimistis angka stunting bisa ditekan secara bertahap,” tambahnya.
Selama ini, berbagai program telah dijalankan Pemkab Kapuas. Di antaranya, pemberian makanan tambahan bergizi untuk ibu hamil dan balita, penguatan posyandu, peningkatan cakupan imunisasi, serta edukasi pola asuh dan sanitasi sehat.
Tidak berhenti di situ, pemerintah juga mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pemanfaatan pekarangan dan dukungan usaha kecil, sehingga ketahanan pangan rumah tangga semakin kuat.
Sinergi dengan dunia usaha lewat program Corporate Social Responsibility (CSR) serta kolaborasi bersama organisasi kemasyarakatan juga diperkuat, agar gerakan penurunan stunting lebih luas dan menyentuh langsung ke masyarakat.
Dengan koordinasi yang semakin solid, Pemkab Kapuas yakin angka stunting dapat ditekan sesuai target nasional, yakni turun menjadi 14 persen. Meski target tersebut dicanangkan hingga 2024, Pemkab Kapuas melanjutkannya ke tahun 2025 sebagai agenda prioritas pembangunan daerah.
“Data SSGI ini menjadi dasar kita menyusun kebijakan dan langkah nyata yang lebih tepat sasaran,” kata Usis. (hmskmf/art/kpg)