KUALA KAPUAS, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten Kapuas menjadi tuan rumah kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Kapuas, Kamis (13/2/2025).
Fokus utama dalam pertemuan ini, adalah meningkatkan kualitas pengawasan dalam perencanaan dan penganggaran daerah agar lebih efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Septedy memimpin kegiatan tersebut menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan tahap awal dalam proses pengawasan.
“Hari ini kita melaksanakan entry briefing. Besok sudah mulai wawancara dengan kepala opd dan kasubag perencanaan,” ujarnya, Kamis (13/2/25).
Dia menambahkan bahwa pengawasan ini, bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran berjalan sesuai prosedur. Sehingga program pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi dan koordinasi antar daerah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.
“Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan setiap daerah dapat memperbaiki perencanaan dan penganggaran agar lebih efektif dan transparan,” ujarnya. (*mta)
KUALA KAPUAS, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten Kapuas menjadi tuan rumah kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Kapuas, Kamis (13/2/2025).
Fokus utama dalam pertemuan ini, adalah meningkatkan kualitas pengawasan dalam perencanaan dan penganggaran daerah agar lebih efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Septedy memimpin kegiatan tersebut menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan tahap awal dalam proses pengawasan.
“Hari ini kita melaksanakan entry briefing. Besok sudah mulai wawancara dengan kepala opd dan kasubag perencanaan,” ujarnya, Kamis (13/2/25).
Dia menambahkan bahwa pengawasan ini, bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran berjalan sesuai prosedur. Sehingga program pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi dan koordinasi antar daerah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.
“Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan setiap daerah dapat memperbaiki perencanaan dan penganggaran agar lebih efektif dan transparan,” ujarnya. (*mta)
