MUARA TEWEH, PROKALTENG.CO – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara (Batara) terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diwujudkan dalam bentuk dukungan anggaran yang konkret melalui APBD.
Kontribusi pembiayaan iuran untuk segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah menjadi kunci utama terciptanya pemerataan akses kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Kebijakan anggaran ini menunjukkan kesadaran tinggi Pemkab bahwa kesehatan adalah tanggung jawab kolektif antara pemerintah pusat dan daerah.
Alokasi dana APBD untuk PBI Daerah memastikan bahwa kelompok rentan secara ekonomi tetap mendapatkan pelayanan kesehatan kelas satu tanpa terbebani.
“Dukungan nyata tersebut selama ini diwujudkan melalui kontribusi pembiayaan iuran bagi segmen peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah yang dananya bersumber dari APBD. Langkah ini adalah fondasi utama perluasan cakupan,” jelas Bupati Batara Shalahuddin dalam audiensi dengan Deputi Direksi Wilayah VIII BPJS Kesehatan, Anurman Huda, di ruang kerjanya, Jumat (21/11).
Dengan dukungan pendanaan ini, Batara tidak hanya memenuhi kewajiban formal, tetapi juga membangun fondasi sistem kesehatan daerah yang inklusif dan berkeadilan. Setiap rupiah yang dialokasikan dianggap sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Kebijakan fiskal yang pro-rakyat ini diharapkan dapat terus berlanjut dan bahkan ditingkatkan, seiring dengan komitmen Bupati Shalahuddin untuk menempatkan kesehatan sebagai salah satu sektor prioritas pembangunan. (ren/kpg)
MUARA TEWEH, PROKALTENG.CO – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara (Batara) terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diwujudkan dalam bentuk dukungan anggaran yang konkret melalui APBD.
Kontribusi pembiayaan iuran untuk segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah menjadi kunci utama terciptanya pemerataan akses kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Kebijakan anggaran ini menunjukkan kesadaran tinggi Pemkab bahwa kesehatan adalah tanggung jawab kolektif antara pemerintah pusat dan daerah.
Alokasi dana APBD untuk PBI Daerah memastikan bahwa kelompok rentan secara ekonomi tetap mendapatkan pelayanan kesehatan kelas satu tanpa terbebani.
“Dukungan nyata tersebut selama ini diwujudkan melalui kontribusi pembiayaan iuran bagi segmen peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah yang dananya bersumber dari APBD. Langkah ini adalah fondasi utama perluasan cakupan,” jelas Bupati Batara Shalahuddin dalam audiensi dengan Deputi Direksi Wilayah VIII BPJS Kesehatan, Anurman Huda, di ruang kerjanya, Jumat (21/11).
Dengan dukungan pendanaan ini, Batara tidak hanya memenuhi kewajiban formal, tetapi juga membangun fondasi sistem kesehatan daerah yang inklusif dan berkeadilan. Setiap rupiah yang dialokasikan dianggap sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Kebijakan fiskal yang pro-rakyat ini diharapkan dapat terus berlanjut dan bahkan ditingkatkan, seiring dengan komitmen Bupati Shalahuddin untuk menempatkan kesehatan sebagai salah satu sektor prioritas pembangunan. (ren/kpg)
