MUARA TEWEH,PROKALTENG.CO – Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, mengungkapkan keprihatinannya terhadap rendahnya serapan anggaran daerah yang baru mencapai 12 persen. Angka tersebut masih jauh dari target yang diharapkan sebesar 25 persen.
Hal itu disampaikan Shalahuddin saat memimpin Apel Gabungan dalam rangka evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Senin (20/4).
“Pagi ini saya menerima laporan penyerapan anggaran baru mencapai 12 persen, sementara target yang diharapkan sekitar 25 persen. Artinya, masih kurang 14 persen,” ujar Shalahuddin di hadapan para ASN.
Meskipun demikian, orang nomor satu di Barito Utara itu menyampaikan apresiasi kepada para kepala dinas yang telah berupaya melakukan percepatan penyerapan anggaran. Namun, ia menegaskan bahwa kinerja aparatur dinilai dari pergerakan serapan anggaran.
“Kita akan dianggap bekerja apabila penyerapan anggaran bergerak. Kalau masih nol, berarti tidak bekerja,” tegasnya.
Bupati membeberkan, tiga instansi tercatat masih berada di bawah 10 persen, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pertanian (Distan), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Ia menginstruksikan agar segera dilakukan evaluasi menyeluruh.
“Kita harus mengevaluasi kesalahan kita hari ini. Tahun depan jangan sampai terulang,” katanya.
Kendati demikian, Bupati Shalahuddin memaklumi kondisi ketiga instansi tersebut lantaran memiliki sistem pembayaran pekerjaan yang baru direalisasikan setelah pekerjaan selesai.
“Contoh seperti RSUD, kita tahu di sana itu adalah pekerjaan pengadaan. Jadi mereka harus menyelesaikan pekerjaan dulu baru dibayarkan,” jelasnya.
Menurutnya, daerah Barito Utara sangat bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rata-rata pembangunan infrastruktur dan berbagai kegiatan lainnya bersumber dari APBD.
“Apabila APBD bergerak, ekonomi jelas akan ikut bergerak. Tolong segera lakukan percepatan-percepatan penyerapan anggaran,” pintanya.
Selain persoalan serapan anggaran, Shalahuddin juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap capaian indeks pencegahan korupsi atau MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance and Prevention) yang masih menempati posisi terakhir se-Provinsi Kalimantan Tengah.
“Indeks pencegahan korupsi se-provinsi Kalteng, kita selalu menempati posisi terakhir. Ini penilaian yang buruk,” ucapnya.
Untuk itu, ia mengajak seluruh ASN untuk lebih bersemangat dalam bekerja dan berharap pada akhir tahun nanti Kabupaten Barito Utara bisa menempati peringkat tiga terbaik se-Provinsi Kalimantan Tengah.
“Mari kita semua bersemangat dalam bekerja. Kita berharap di akhir tahun ini bisa menempati peringkat tiga terbaik se-provinsi Kalteng,” ajaknya.
Bupati juga menyoroti penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah yang masih memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Barito Utara.
“Saya ini punya pengalaman ketika menangani Dinas PUPR Provinsi, saat itu gubernur kita Sugianto Sabran. Selama masa beliau menjabat, Kalteng itu menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tiga terbaik se Indonesia. Maka itu, saya bawa hal positif ini ke Barito Utara agar kita juga bekerja lebih baik dengan mendapatkan WTP,” pungkasnya. (ren/kpg)
