Tujuh Program Prioritas Wujudkan Pembangunan Daerah

BUNTOK–Bupati Barsel H Eddy
Raya Samsuri mengatakan, dengan tujuh program prioritas (Sapta program) pembangunan
daerah, diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Barito
Selatan (Barsel) .

“Sehingga akan
terwujudnya kondisi yang mantap dalam tatanan masyarakat Barsel
menuju Dahani Dahanai Tuntung Tulus,” ujar Eddy Raya Samsuri, Jumat
(14/6).

Bupati mengatakan,
untuk mewujudkan undang-undang (UU) nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, di dalam penyusunan APBD, maka  Pemkab Barsel bersama pihak DPRD
telah dan akan terus berupaya secara konkret dan terukur, sehingga
dapat memberikan hasil yang betul-betul mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat
di daerah, sesuai dengan potensi yang ada.

“Dengan
demikian maka masyarakat dapat dilayani dengan baik melalui kebijakan
anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat terutama masyarakat di
Kabupaten Barsel,”kata bupati.

Terkait LKPJ, tambah
dia,  memang menggunakan sistematika berdasarkan peraturan pemerintah
(PP) nomor 3 tahun 2007 dan mengacu pada PP nomor 58 tahun 2006 tentang pengelolaan
keuangan daerah.

“Dengan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang
pedoman pengelolaan daerah dan subtansinya atau materinya berdasarkan RPJMD
kabupaten Barsel periode 2017-2022 yang dikenal sapta program,”
terangnya panjang lebar.(ner/ila)

BUNTOK–Bupati Barsel H Eddy
Raya Samsuri mengatakan, dengan tujuh program prioritas (Sapta program) pembangunan
daerah, diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Barito
Selatan (Barsel) .

“Sehingga akan
terwujudnya kondisi yang mantap dalam tatanan masyarakat Barsel
menuju Dahani Dahanai Tuntung Tulus,” ujar Eddy Raya Samsuri, Jumat
(14/6).

Bupati mengatakan,
untuk mewujudkan undang-undang (UU) nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, di dalam penyusunan APBD, maka  Pemkab Barsel bersama pihak DPRD
telah dan akan terus berupaya secara konkret dan terukur, sehingga
dapat memberikan hasil yang betul-betul mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat
di daerah, sesuai dengan potensi yang ada.

“Dengan
demikian maka masyarakat dapat dilayani dengan baik melalui kebijakan
anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat terutama masyarakat di
Kabupaten Barsel,”kata bupati.

Terkait LKPJ, tambah
dia,  memang menggunakan sistematika berdasarkan peraturan pemerintah
(PP) nomor 3 tahun 2007 dan mengacu pada PP nomor 58 tahun 2006 tentang pengelolaan
keuangan daerah.

“Dengan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang
pedoman pengelolaan daerah dan subtansinya atau materinya berdasarkan RPJMD
kabupaten Barsel periode 2017-2022 yang dikenal sapta program,”
terangnya panjang lebar.(ner/ila)