PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan bahwa program Kartu Huma Betang Sejahtera yang digagas Pemerintah Provinsi Kalteng juga menyentuh sektor kelautan dan perikanan. Salah satunya berupa bantuan akses bagi nelayan dan pembudidaya ikan.
Kepala Dislutkan Kalteng, Sri Widanarni, menyampaikan bahwa saat ini data penerima masih dalam tahap verifikasi oleh Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD).
“Data penerima masih diproses. Nanti akan ada klasifikasi dan persyaratan khusus sesuai ketentuan yang ditetapkan, sehingga penyaluran tepat sasaran,” ungkap Sri di Istana Isen Mulang Rumah Jabatan Gubernur, Selasa (2/9).
Menurutnya, bantuan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada asuransi nelayan, tetapi juga bisa berupa alat tangkap, hingga sarana prasarana budidaya perikanan.
Namun demikian, Sri menekankan bahwa realisasi bantuan tersebut tetap bergantung pada ketersediaan anggaran APBD 2026.
“Belum bisa dipastikan siapa saja yang akan menerima atau dalam bentuk apa. Nantinya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur (Pergub),” jelasnya.(hfz)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan bahwa program Kartu Huma Betang Sejahtera yang digagas Pemerintah Provinsi Kalteng juga menyentuh sektor kelautan dan perikanan. Salah satunya berupa bantuan akses bagi nelayan dan pembudidaya ikan.
Kepala Dislutkan Kalteng, Sri Widanarni, menyampaikan bahwa saat ini data penerima masih dalam tahap verifikasi oleh Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD).
“Data penerima masih diproses. Nanti akan ada klasifikasi dan persyaratan khusus sesuai ketentuan yang ditetapkan, sehingga penyaluran tepat sasaran,” ungkap Sri di Istana Isen Mulang Rumah Jabatan Gubernur, Selasa (2/9).
Menurutnya, bantuan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada asuransi nelayan, tetapi juga bisa berupa alat tangkap, hingga sarana prasarana budidaya perikanan.
Namun demikian, Sri menekankan bahwa realisasi bantuan tersebut tetap bergantung pada ketersediaan anggaran APBD 2026.
“Belum bisa dipastikan siapa saja yang akan menerima atau dalam bentuk apa. Nantinya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur (Pergub),” jelasnya.(hfz)
