Oleh: Dr. Miar, S.E., M.Si., CERA
DI TENGAH ketidakpastian ekonomi global, perang dagang, serta meningkatnya persaingan penguasaan Sumber Daya Alam (SDA), muncul wacana pemerintah untuk menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai eksportir tunggal sejumlah komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan bijih besi.
Gagasan ini dipandang sebagai langkah memperkuat kontrol negara terhadap devisa, stabilisasi harga, dan penguatan posisi tawar Indonesia di pasar internasional.
Namun, kebijakan tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan besar: apakah sentralisasi ekspor melalui negara akan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional atau justru melahirkan distorsi pasar baru?
Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan SDA terbesar di dunia. Posisi strategis Indonesia sebagai produsen utama minyak sawit, batu bara, nikel, dan berbagai komoditas mineral menjadikan sektor ini sebagai tulang punggung ekspor nasional.
Selama bertahun-tahun, pola ekspor SDA cenderung dikuasai mekanisme pasar melalui perusahaan swasta nasional maupun asing. Negara hadir melalui regulasi, pajak, royalti, dan pengawasan.
Kini, arah kebijakan tampak bergerak menuju kontrol yang lebih kuat oleh negara. Dalam perspektif ekonomi politik, langkah ini mencerminkan bentuk baru nasionalisme ekonomi di mana negara berupaya mengambil peran lebih dominan dalam rantai perdagangan global.
Argumen utama yang mendukung kebijakan tersebut cukup rasional. Pertama, negara ingin mengurangi praktik melaporkan nilai transaksi perdagangan (terutama ekspor atau impor) lebih rendah dari nilai sebenarnya (under invoicing), manipulasi harga ekspor, dan kebocoran devisa yang selama ini sulit diawasi.
Dengan eksportir tunggal, pemerintah diyakini lebih mudah mengendalikan volume ekspor, harga referensi, dan arus devisa hasil ekspor.
Kedua, sentralisasi ekspor dinilai dapat memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar internasional. Sebagai produsen utama CPO dan batu bara dunia, Indonesia sebenarnya memiliki kekuatan besar dalam menentukan arah pasar global.
Namun, posisi itu sering melemah karena fragmentasi pelaku ekspor dan persaingan harga antareksportir domestik. Melalui satu pintu ekspor, negara berharap memiliki bargaining power yang lebih kuat terhadap pembeli global.
Ketiga, kebijakan ini juga dapat menjadi instrumen hilirisasi industri. Negara dapat mengatur prioritas pasokan dalam negeri sebelum ekspor dilakukan sehingga kebutuhan industri domestik tetap terjaga.
Dalam konteks pembangunan jangka panjang, langkah tersebut sejalan dengan agenda industrialisasi dan peningkatan nilai tambah SDA nasional.
Meski demikian, kebijakan eksportir tunggal bukan tanpa risiko. Dalam teori ekonomi, monopoli termasuk monopoli oleh negara berpotensi menimbulkan inefisiensi, birokrasi panjang, dan menurunnya daya saing pasar.
Ketika seluruh proses ekspor terpusat pada satu lembaga atau BUMN, risiko administratif menjadi lebih besar, mulai dari lambatnya pengambilan keputusan hingga potensi rente ekonomi.
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa sentralisasi perdagangan komoditas sering menghadapi persoalan tata kelola.
Ketika kekuasaan ekonomi terlalu terkonsentrasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi tantangan utama.
Jika tidak dikelola secara profesional dan independen, eksportir tunggal justru dapat menciptakan praktik oligarki baru di bawah legitimasi negara.
Di sisi lain, pelaku usaha swasta juga berpotensi kehilangan fleksibilitas pasar. Selama ini perusahaan eksportir bergerak cepat menyesuaikan harga global, permintaan, dan dinamika logistik internasional.
Model ekspor yang terlalu tersentralisasi dapat mengurangi efisiensi bisnis dan memperlambat respons terhadap perubahan pasar dunia yang sangat dinamis.
Bagi daerah penghasil SDA, kebijakan ini juga memiliki implikasi penting. Banyak daerah bergantung pada aktivitas ekspor untuk menggerakkan ekonomi lokal, mulai dari sektor transportasi, jasa pelabuhan, perdagangan, hingga tenaga kerja.
Jika mekanisme ekspor menjadi lebih terpusat, pemerintah perlu memastikan bahwa manfaat ekonomi tetap mengalir secara adil ke daerah penghasil, bukan hanya terkonsentrasi di pusat kekuasaan ekonomi nasional.
Selain itu, pemerintah harus berhati-hati agar kebijakan ini tidak menimbulkan persepsi negatif di mata investor.
Kepastian hukum dan stabilitas kebijakan merupakan faktor utama dalam iklim investasi. Perubahan tata niaga ekspor yang terlalu drastis tanpa transisi yang jelas dapat meningkatkan ketidakpastian usaha dan menahan investasi baru di sektor strategis.
Karena itu, inti persoalan sebenarnya bukan sekadar siapa yang mengekspor, melainkan bagaimana tata kelola ekspor dijalankan.
Negara memang memiliki hak konstitusional untuk menguasai cabang produksi apenting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.
Namun, penguasaan negara tidak selalu harus diwujudkan dalam monopoli perdagangan secara langsung.
Eksportir tunggal sejumlah komoditas strategis di tengah ketidakpastian ekonomi global akan membangun sistem ekspor yang transparan, efisien, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan nasional jangka panjang.
Negara dapat memperkuat pengawasan devisa, digitalisasi tata niaga, transparansi harga, dan kewajiban hilirisasi tanpa harus sepenuhnya menutup ruang persaingan usaha.
Pada akhirnya, wacana eksportir tunggal harus ditempatkan dalam kerangka besar pembangunan ekonomi nasional.
Jika dirancang dengan tata kelola yang baik, kebijakan ini dapat menjadi instrumen memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.
Namun, tanpa pengawasan dan kelembagaan yang kuat, sentralisasi ekspor justru berisiko menciptakan inefisiensi baru dan melemahkan dinamika pasar nasional.
Di tengah pertarungan ekonomi global yang semakin keras, Indonesia memang memerlukan negara yang kuat.
Tetapi negara yang kuat bukan berarti negara yang memonopoli seluruh aktivitas ekonomi, melainkan negara yang mampu menciptakan tata kelola yang adil, efisien, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
*) Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya
