PROKALTENG.CO-Kalangan guru dibuat harap-harap cemas dengan kabar kenaikan gaji guru yang akan diberikan pemerintah. Disebutkan bahwa kenaikan gaji guru itu akan diberikan untuk semua guru. Mulai dari aparatur sipil negara (ASN) guru PNS, guru PPPK maupun guru honorer.
Hal ini tentu saja sangat ditunggu para pendidik di seantero nusantara. Ada beberapa momen kenapa isu soal kenaikan gaji guru ini menjadi ramai dan santer. Soal gaji guru ini bermula dari pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo.
Tepatnya saat kampanye Pilpres 2024, di Depok, Jawa Barat, pada 29 Oktober 2023. Saat itu Hasim menjanjikan pemerintahan Prabowo Subianto akan memberikan tambahan gaji Rp2 juta per bulan kepada semua guru.
Hashim juga menjanjikan tambahan gaji tersebut akan mulai dicairkan pada Oktober 2024.
Atau bersamaan di bulan yang sama dengan momen ketika Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Presiden ke-8 RI. Adik Prabowo itu berharap, tambahan gaji ini bisa meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus pendidikan nasional. Akan tetapi pernyataan itu lantas diklarifikasi Hashim pada 3 Agustus 2024.
Dalam sebuah acara, Hashim menyatakan bahwa kenaikan gaji guru akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan negara atau APBN.
Janji ini lantas diperkuat oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.
Tepatnya pada 23 Oktober 2024 dalam silaturahmi bersama awak media di kantor Kemdikdasmen, di Jakarta. Menteri Mu’ti mengungkap, ada sejumlah fokus utama Kemdikdasmen dalam program 100 hari kerja.
Diantaranya adalah peningkatan kualitas guru. Peningkatan kualitas guru ini juga dipastikan akan diikuti dengan peningkatan gaji dan kesejahteraan guru di tahun 2025.
Menteri Mu’ti menyatakan, untuk meningkatkan kualitas guru, otomatis harus diikuti dengan kenaikan gaji guru.
Sedangkan kenaikan gaji guru harus diikuti dengan kenaikan kualitas guru.
“Harapannya, ketika kesejahteraan guru meningkat dapat diikuti dengan semangat mendidik yang meningkat.”
“Dengan guru yang berkualitas, maka proses dan hasil pembelajaran pun akan berkualitas,” paparnya.
Pernyataan ini lantas makin dipertegas Mendikdasmen Abdul Mu’ti usai peringatan Hari Sumpah Pemuda, pada 28 Oktober 2024.
Bahkan saat itu Menteri Mu’ti mengungkap bahwa kenaikan gaji guru mulai diberlakukan pada 2025. Dia menerangkan bahwa skema kenaikan gaji yang diajukan untuk 2025 mendatang adalah untuk guru ASN.
Terutama guru yang sudah tersertifikasi, baik guru PNS, guru PPPK maupun guru honorer.
“Untuk jumlah gurunya saat ini sedang kita data kembali, karena sangat banyak yang harus kita update,” ucap dia.
Diharapkan, setelah data terupdate secara akurat baru kemudian diajukan kepada Menteri Keuangan.
“Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama, tahun 2025 sudah bisa terealisasi,” beber Mu’ti.
Abdul Mu’ti lantas disinggung soal janji Prabowo soal tambahan gaji Rp2 juta per bulan untuk guru. Dia pun memastikan bahwa janji tersebut akan direalisasikan.
“Itu termasuk yang sedang kita hitung,” jawab dia.
Akan tetapi disampaikan pula bahwa nominal besarannya tidak akan sama.
“Sehingga harus kita hitung betul. Jangan sampai mereka yang tidak berhak menerima tapi yang berhak malah tidak menerima,” tuturnya.
Dia mengungkap bahwa hal itu nanti akan sangat bergantung dari aturan yang diberlakukan. Termasuk pemberlakuan kualifikasi dan kriteria guru penerima tambahan gaji Rp2 juta per bulan.
Sehingga dipastikan tidak semua guru akan menerima dan jumlah nominal pun tidak akan sama besar.
“Ada dong (kualifikasi guru penerima). Kalau nggak ada rebutan nanti,” tegas Abdul Mu’ti.
Terbaru, Menteri Mu’ti juga memberikan gambaran soal kenaikan gaji guru di Indonesia. Mulai dari rencana realisasi, nominal besaran sampai kriteria guru yang menerimanya.
Pernyataan terbaru itu disampaikan Abdul Mu’ti kepada wartawan di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jakarta Pusat, Rabu 30 Oktober 2024.
“Insyaallah, ada realisasi tahun 2025,” beber dia.
Kendati demikian, Menteri Mu’ti masih belum bisa memastikan berapa besaran nominal kenaikan gaji guru tersebut.
Sekali lagi, Mu’ti menekankan bahwa soal besaran dan nominal sampai saat ini masih terus dihitung. Pertimbangan penentuan besaran gaji dan tambahan penghasilan bagi guru itu tidak lain adalah kesanggupan keuangan negara atau APBN.
Karena itu, dia memastikan bahwa kebijakan kenaikan gaji guru 2025 saat ini masih dalam kajian komprehensif.
“Jumlahnya dan nominalnya, tunggu sampai ada pengumuman resmi,” tuturnya.
Selain berdasarkan kualifikasi, Menteri Mu’ti juga mengsinyalkan adanya pemberlakuan kriteria tertentu.
“Ada kriterianya, ditunggu aja,” tutup Abdul Mu’ti. (pojoksatu/jpg)