26.6 C
Jakarta
Friday, April 11, 2025

Iuran BPJS Naik 100 Persen, Pemda Ini Berpikir Putuskan Kerja SamaIura

IURAN premi BPJS Kesehatan naik 100 persen. Ini
menjadi pukulan bagi warga, khususnya masyarakat miskin non penerima bantuan
iuran (PBI).

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bone, Andi Fahsar Mahdin Padjalangi
mengaku, ini menjadi persoalan besar, pasti menjadi beban bagi daerah.
“Masyarakat Bone pasti mengeluh ke kita, ya kita mengeluh ke pemerintah pusat
nanti,” katanya saat ditemui, Kamis, (31/10/2019).

Kata dia, mudah-mudahan ada dana kucuran juga dari pemerintah pusat atas
kebijakan ini, karena ketika tidak ada dana tambahan pasti menunggak. Bayarnya
juga nanti setengah mati.

“Yang ada sekarang ini susah bayarnya. Padahal kita sudah memenuhi
kebutuhan 25 persen,” terangnya.

Saat ditanyai soal inisiatif memutuskan kerja sama dengan BPJS, bupati dua
periode itu mengaku tidak menutup kemungkinan. “Yang mana menguntungkan daerah
itu dilakukan. Tapi yang jelas, pemerintah itu adalah pemandu. Tidak mungkin
pemerintah pusat menurunkan kebijakan kalau tidak ada solusi yang diberikan
kepada kita,” jelasnya.

Baca Juga :  Indonesia Pulangkan 210 Ton Sampah ke Australia

Sementara Humas BPJS Bone, Ndari dikonfirmasi soal itu tidak ingin
berkomentar dulu. “Gimana ya. Bisa nanti saja. Soalnya lagi rapat, nanti kami
hubungi lagi,” singkatnya. (gun/fajar/kpc)

IURAN premi BPJS Kesehatan naik 100 persen. Ini
menjadi pukulan bagi warga, khususnya masyarakat miskin non penerima bantuan
iuran (PBI).

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bone, Andi Fahsar Mahdin Padjalangi
mengaku, ini menjadi persoalan besar, pasti menjadi beban bagi daerah.
“Masyarakat Bone pasti mengeluh ke kita, ya kita mengeluh ke pemerintah pusat
nanti,” katanya saat ditemui, Kamis, (31/10/2019).

Kata dia, mudah-mudahan ada dana kucuran juga dari pemerintah pusat atas
kebijakan ini, karena ketika tidak ada dana tambahan pasti menunggak. Bayarnya
juga nanti setengah mati.

“Yang ada sekarang ini susah bayarnya. Padahal kita sudah memenuhi
kebutuhan 25 persen,” terangnya.

Saat ditanyai soal inisiatif memutuskan kerja sama dengan BPJS, bupati dua
periode itu mengaku tidak menutup kemungkinan. “Yang mana menguntungkan daerah
itu dilakukan. Tapi yang jelas, pemerintah itu adalah pemandu. Tidak mungkin
pemerintah pusat menurunkan kebijakan kalau tidak ada solusi yang diberikan
kepada kita,” jelasnya.

Baca Juga :  Indonesia Pulangkan 210 Ton Sampah ke Australia

Sementara Humas BPJS Bone, Ndari dikonfirmasi soal itu tidak ingin
berkomentar dulu. “Gimana ya. Bisa nanti saja. Soalnya lagi rapat, nanti kami
hubungi lagi,” singkatnya. (gun/fajar/kpc)

Terpopuler

Artikel Terbaru