25.1 C
Jakarta
Monday, April 14, 2025

Tjahjo Kumolo Buka-bukaan Ada Menteri Pembangkang

JAKARTA, KALTENGPOS.CO – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo blak-blakan menyebut ada menteri
di Kabinet Indonesia Maju yang tidak melaksanakan visi misi presiden. Pembantu
presiden ini malah berjalan sendiri.

Bukan hanya menteri, Tjahjo juga
menyindir pejabat eselon 1 dan 2 yang menjabarkan visi misi presiden dengan
pandangan berbeda sehingga jadi berseberangan.

Padahal seluruh menteri, pejabat
eselon 1 dan 2 di pusat sampai daerah wajib melaksanakan visi misi presiden.

“Berkali-kali diingatkan, tidak
ada visi misi menteri. Yang ada itu visi misi presiden. Menteri wajib
melaksanakan visi misi presiden. Bukan visi misinya dia,” kata Menteri Tjahjo,
Sabtu (30/8).

Begitu juga dengan para pejabat
eselon 1 dan 2, wajib menjalankan visi misi presiden itu. Bukan malah
memperlambat capaian visi misi presiden.

Baca Juga :  Wali Kota Bogor Bima Arya Positif Terinfeksi Corona

Seluruh pejabat di daerah sampai
pusat harus tegak lurus mengikuti kebijakan yang dicanangkan presiden selama
lima tahun ke depan.

Untuk pemerintahan, kata Tjahjo,
presiden menginginkan ada penyederhanaan birokrasi. Yaitu pemangkasan eselon
III, IV, V dan pengalihan 1,6 juta PNS dari jabatan administrasi ke fungsional.

Sedangkan untuk kelembagaan,
dilakukan pembubaran terhadap lembaga-lembaga yang tidak relevan lagi.

“Kalau ada menteri dan pejabat
eselon 1 dan 2 yang tidak setuju dengan itu, ya lebih baik berada di luar.
Tunggu saja sampai 2024 sampai pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf
Amin selesai,” tandasnya.

JAKARTA, KALTENGPOS.CO – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo blak-blakan menyebut ada menteri
di Kabinet Indonesia Maju yang tidak melaksanakan visi misi presiden. Pembantu
presiden ini malah berjalan sendiri.

Bukan hanya menteri, Tjahjo juga
menyindir pejabat eselon 1 dan 2 yang menjabarkan visi misi presiden dengan
pandangan berbeda sehingga jadi berseberangan.

Padahal seluruh menteri, pejabat
eselon 1 dan 2 di pusat sampai daerah wajib melaksanakan visi misi presiden.

“Berkali-kali diingatkan, tidak
ada visi misi menteri. Yang ada itu visi misi presiden. Menteri wajib
melaksanakan visi misi presiden. Bukan visi misinya dia,” kata Menteri Tjahjo,
Sabtu (30/8).

Begitu juga dengan para pejabat
eselon 1 dan 2, wajib menjalankan visi misi presiden itu. Bukan malah
memperlambat capaian visi misi presiden.

Baca Juga :  Wali Kota Bogor Bima Arya Positif Terinfeksi Corona

Seluruh pejabat di daerah sampai
pusat harus tegak lurus mengikuti kebijakan yang dicanangkan presiden selama
lima tahun ke depan.

Untuk pemerintahan, kata Tjahjo,
presiden menginginkan ada penyederhanaan birokrasi. Yaitu pemangkasan eselon
III, IV, V dan pengalihan 1,6 juta PNS dari jabatan administrasi ke fungsional.

Sedangkan untuk kelembagaan,
dilakukan pembubaran terhadap lembaga-lembaga yang tidak relevan lagi.

“Kalau ada menteri dan pejabat
eselon 1 dan 2 yang tidak setuju dengan itu, ya lebih baik berada di luar.
Tunggu saja sampai 2024 sampai pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf
Amin selesai,” tandasnya.

Terpopuler

Artikel Terbaru