JAKARTA,PROKALTENG.CO-Munculnya varian baru virus SARS-CoV-2 di beberapa negara
membuat Indonesia menutup pintu rapat-rapat bagi kedatangan warga luar negeri.
Penutupan total itu berlaku selama dua pekan. Mulai 1 Januari sampai 14 Januari
2021.
Keterangan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri
(Menlu) Retno Marsudi di kantor presiden kemarin sore (28/12). Retno yang
didampingi Jubir Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyampaikan hasil
rapat kabinet terbatas (ratas) sekaligus arahan dari Presiden Joko Widodo
(Jokowi).
รขโฌลRatas 28 Desember 2020 memutuskan untuk menutup sementara
(dari kedatangan WNA, Red) mulai 1 Januari sampai 14 Januari 2021,รขโฌย katanya.
Keputusan itu diambil setelah muncul pemberitaan tentang
strain atau varian baru virus Covid-19. Menurut berbagai data ilmiah, strain
baru Covid-19 memiliki tingkat persebaran yang lebih cepat.
Retno menjelaskan, bagi WNA yang tiba di Indonesia hingga
31 Desember 2020, diberlakukan ketentuan sesuai adendum Surat Edaran Covid-19
Nomor 3 Tahun 2020. Surat itu mengatur bahwa WNA harus menunjukkan hasil
negatif RT-PCR dari negara asal yang berlaku 2 x 24 jam sebelum keberangkatan.
Dokumen tersebut dilampirkan saat WNA memproses dokumen
pemeriksaan kesehatan atau e-HAC internasional Indonesia. Setiba di bandara,
WNA harus menjalani pemeriksaan RT-PCR ulang. Jika hasilnya negatif, WNA mesti
menjalani karantina selama lima hari. รขโฌโขรขโฌโขKemudian, setelah karantina wajib lima
hari, WNA kembali menjalani RT-PCR,รขโฌโขรขโฌโข jelas Retno. Apabila hasilnya negatif,
WNA dapat meneruskan perjalanannya di Indonesia.
Retno melanjutkan, penutupan akses kedatangan bagi WNA itu
dikecualikan bagi pejabat tinggi setingkat menteri ke atas. Namun, mereka tetap
harus menjalankan protokol kesehatan yang sangat ketat.
Selama periode pelarangan kedatangan WNA, para WNI di luar
negeri tetap diizinkan kembali ke Indonesia. Prosedurnya, WNI menunjukkan hasil
negatif RT-PCR dari negara asal yang berlaku maksimal 2 x 24 jam sebelum
keberangkatan. Setiba di Indonesia, mereka harus kembali menjalani RT-PCR. Jika
dinyatakan negatif, WNI mesti menjalani karantina mandiri di tempat yang
disiapkan pemerintah. Setelah itu, WNI kembali menjalani RT-PCR. Apabila
hasilnya negatif, mereka dipersilakan melanjutkan perjalanan di Indonesia.
Di sisi lain, tingkat keterpakaian ranjang di rumah sakit
atau bed occupancy ratio (BOR) terus menipis dengan semakin tingginya kasus
positif Covid-19. Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir
memproyeksikan kenaikan pasien rumah sakit hingga 25รขโฌโ40 persen pada masa
liburan Natal dan tahun baru ini. รขโฌโขรขโฌโขTentu kami mencurigai adanya kenaikan yang
lebih besar. Maka dari itu, harus mampu melakukan antisipasi untuk menangani
peningkatan jumlah pasien,รขโฌโขรขโฌโข terangnya kemarin.
Tingkat BOR nasional saat ini mencapai 64,10 persen. Meski
demikian, sudah ada beberapa daerah dengan tingkat BOR yang mengkhawatirkan.
Yakni, Provinsi Banten dengan BOR 85 persen. Disusul DKI Jakarta 84 persen,
Jabar 83 persen, Jogjakarta 82 persen, Kalteng 79 persen, Jatim 77 persen,
Jateng 76 persen, dan Sulsel 69 persen. รขโฌโขรขโฌโขIni daerah-daerah yang zona merah.
BOR-nya zona merah, ada peningkatan sedikit saja, RS akan kewalahan,รขโฌโขรขโฌโข
paparnya.
Kadir melanjutkan, BOR di atas 70 persen membuat beberapa
RS sulit menampung pasien. Bahkan, ada kemungkinan pasien tidak bisa dirawat.
รขโฌโขรขโฌโขImplikasi lain, tenaga kesehatan akan kelelahan. Ini berdampak pada pelayanan
yang tidak optimal dan memicu angka kematian tinggi,รขโฌโขรขโฌโข ungkapnya.
Khusus DKI Jakarta, meski keterisian tempat tidur isolasi
mencapai 85,16 persen, ternyata tingkat kepadatan tidak merata. Ada beberapa RS
seperti RS TNI dan Polri, RS BUMN, RS milik pemda, dan sejumlah RS swasta yang
masih memiliki tempat tidur cukup. รขโฌโขรขโฌโขKami harap rumah sakit-rumah sakit yang
utility BOR-nya masih rendah dapat menampung lemparan pasien dari RS yang
penuh,รขโฌโขรขโฌโข ucap Kadir.
Di bagian lain, pemerintah sudah memesan 371 juta dosis
vaksin SARS-CoV-2. Itulah yang diungkapkan Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam
konferensi pers akhir tahun kemarin (28/12). Vaksin tersebut dipesan dari
sejumlah perusahaan farmasi asing.
รขโฌโขรขโฌโขSecara total, sampai 2022, ada 371 juta dosis vaksin.
Itu sudah direncanakan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional (KPC-PEN, Red),รขโฌโขรขโฌโข kata Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia
Adininggar Widyasanti.
Perinciannya, selama 2021 pemerintah memesan 116 juta
dosis vaksin Sinovac dan 52 juta dosis vaksin Novavax. Selain itu, ada yang
tengah dipesan. Yakni, 45 juta dosis vaksin buatan Pfizer-BioNtech, 12 juta
dosis vaksin COVAX dari Inggris, dan 50 juta dosis vaksin AstraZeneca.
รขโฌโขรขโฌโขJika semua sudah diorder, termasuk tiga merek terakhir
yang saya sebutkan, ada 275 juta dosis vaksin yang akan diperoleh pada 2021,รขโฌโขรขโฌโข
jelas Amalia. Untuk memenuhi kebutuhan pada 2022, pemerintah sedang memesan 87
juta dosis vaksin dari Sinovac dan Novavax.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan,
jumlah 371 juta dosis vaksin itu akan divaksinasi ke 181 juta penduduk. Dengan
jumlah sebanyak itu, dia berharap herd immunity atau kekebalan komunitas bisa
tercapai. Selebihnya, pemerintah menyiapkan kebutuhan cadangan. Dia berharap
ratusan juta dosis vaksin tersebut dapat menjadi game changer pada tahun depan.
รขโฌยSehingga mampu menumbuhkan optimisme di tengah masyarakat maupun dunia usaha,รขโฌย
tuturnya.