JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta
masyarakat menahan diri tidak pulang kampung halaman pada Lebaran 2020 mendatang.
Ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di seluruh daerah
Indonesia dapat dioptimalkan.
“Sebaiknya masyarakat tidak mudik lebaran. Ada bahaya yang mungkin terjadi.
Baik di perjalanan maupun di kerumunan. Ada risiko penularan COVID-19 ketika
berada di kampung halaman,†ujar Ma’ruf Amin di rumah dinas wapres di Jakarta,
Kamis (26/3).
Menurutnya, silaturahmi Idul Fitri bisa dilakukan tanpa harus bertemu
secara fisik dan berkumpul dengan banyak orang. Perkembangan teknologi ini bisa
dimanfaatkan mempererat tali persaudaraan selama Ramadhan dan Lebaran 2020.
“Silaturahmi itu bisa dilakukan secara online. Kita bisa tetap berkomunikasi
untuk menyampaikan Lebaran. Karena menurut agama juga begitu. Kalau ada
maslahat yang bisa kita dapat tetapi ada bahaya, prinsip yang harus dipakai
adalah menolak bahaya. Itu harus lebih didahulukan,†jelasnya.
Dikatakan, seharusnya dirinya dan Presiden Joko Widodo serta sejumlah
menteri menggelar sidang kabinet terbatas lewat telekonferensi. Agendanya untuk
membahas kebijakan mudik lebaran. Namun rapat terbatas tersebut ditunda karena
Jokowi menghadiri pemakaman ibunya, Sujiatmi Notomiharjo, di Solo, Jawa Tengah.
Pemerintah masih mempertimbangkan apakah kebijakan untuk tidak mudik itu
sifatnya larangan atau sekadar imbauan. “Nanti putusannya akan ditetapkan.
Apakah Pemerintah akan melarang atau bersifat imbauan. Itu akan kita tentukan
dalam sidang ratas kabinet yang akan datang,†jelasnya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan juga telah menghapuskan program mudik
gratis pada masa Angkutan Lebaran 2020. Program serupa juga ditiadakan oleh
BUMN maupun swasta. Namun, apabila masyarakat tetap ingin pulang ke kampung
halaman, makan akan mendapat pengawasan ketat secara kesehatan dan keamanan
dari pemerintah daerah setempat.
“Kalau yang sudah terlanjur pulang kampung, saya akan minta pemerintah
daerah mengamati dan mengawasi. Supaya jangan sampai pemudik ini membawa dan
menyebarkan COVID-19 ke daerahnya. Pemda harus tegas,†paparnya.
Pemda Jawa Tengah, kata Ma’ruf, telah menerapkan pengawasan ketat terhadap
warga yang datang dari luar daerah. Khususnya dari Jakarta. Upaya pemda seperti
itu harus dicontoh oleh daerah-daerah lain. Sebab, banyak orang yang merantau
ke Ibu Kota. “Seperti Jawa Tengah itu kan sudah melakukan pengawasan yang
ketat. Bahkan menunggu di perbatasan untuk memeriksa mereka yang mudik. Apakah
mereka bebas COVID-19 atau tidak. Saya minta kepada daerah lain untuk melakukan
hal sama untuk mencegah penyebaran,†ucapnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. Dia
mengatakan, perlunya kebijakan yang jelas terkait pembatasan migrasi warga ke
daerah lain. Ada banyak tafsir di masyarakat atas imbauan physical distancing
dan diam di rumah. Menurutnya, massifnya penyebaran COVID-19 di Indonesia saat
ini merupakan gambaran tak optimalnya kebijakan atau imbauan pemerintah. Di
sisi lain, juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap imbauan yang diserukan
pemerintah.
Karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi dan menerapkan kebijakan yang
sifatnya mengikat bagi setiap individu agar potensi penularan COVID-19 dapat
ditekan. Dia mencontohkan masih banyak perantau menafsirkan hal itu dengan
pulang ke kampung halaman tanpa disadari telah menjadi pembawa virus.
“Perpindahan orang dari suatu daerah berkategori zona merah. Seperti
Jakarta misalnya. Ini menyebabkan daerah lain rentan. Sehingga menuntut
pemerintah tanggap atas situasi dan kondisi tersebut untuk melakukan evaluasi
dan menciptakan solusi atas persoalan yang ada. Kebijakan dikeluarkan
pemerintah sebenarnya bagus dengan seruan stay at home. Namun pemerintah juga
harus selalu cermat mengevaluasi situasi terkini,†paparnya.
Kekhawatiran penyebaran COVID-19 akibat migrasi ini akan semakin tinggi
mengingat bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri akan segera tiba. “Bagaimana saat
Ramadhan dan Idul Fitri yang secara tradisi di Indonesia lekat dengan aktivitas
mudik. Daerah yang sebelumnya tidak terpapar akhirnya akan berstatus darurat,â€
tuturnya.
Terpisah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama gugus tugas akan
mendiskusikan langkah-langkah hukum terkait upaya pembatasan dan imbauan agar
warga Jakarta tidak pulang kampung atau meninggalkan Jakarta. “Nanti kita akan
bicarakan bersama-sama di gugus tugas terkait langkah-langkah hukum yang bisa
dilakukan,†ujar Anies di Jakarta, Kamis (26/3).
Terkait pembatasan memang ada kewenangannya. Namun pihaknya sudah mengimbau
sejak lama agar masyarakat Jakarta tidak pulang kampung atau keluar kota.
Tujuannya demi mencegah penyebaran wabah COVID-19. “Kalau secara imbauan saya
sudah menyampaikan dua pekan yang lalu. Jangan pulang kampung. Jangan
meninggalkan Jakarta demi kebaikan seluruh masyarakat,†paparnya. Dia meminta
masyarakat tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Namun perlu
memikirkan kepentingan masyarakat secara luas.